Daftar Larangan dalam KPR Subsidi: Dari Renovasi Hingga Larang Jual Rumah

Pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus memperluas penyaluran rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada tahun 2026, subsidi akan mencapai 350.000 unit rumah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan total anggaran yang dikucurkan untuk merealisasikan program FLPP TA 2026 tembus Rp40,1 triliun.

Baca Juga: Perumahan Subsidi Blitar 2025: Daftar, Lokasi, dan Harga Terbaru

Dana sebesar Rp33,5 triliun akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp6,6 triliun berasal dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

"Dalam bentuk FLPP tadi untuk fasilitas likuiditas perumahan mencapai Rp33,5 triliun kemudian kita masih blending dengan SMF Rp6,6 triliun itu untuk membiayai pemilikan rumah untuk MBR," tutur Sri Mulyani, dikutip dari YouTube Kemenkeu RI, Rabu (18/8/2025).

Namun, di balik kemudahan akses kepemilikan hunian, terdapat sejumlah aturan ketat yang wajib dipatuhi penerima KPR subsidi.

Baca Juga: Sebelum Ajukan KPR, Ketahui Dulu Arti dan Risiko Suku Bunga Floating

1. Renovasi Berlebihan

Rumah subsidi Bumi Mas Wahyu 2

Perumahan Bumi Mas Wahyu. (Facebook Perumahan BMW)

Salah satu ketentuan utama adalah larangan melakukan renovasi berlebihan selama lima tahun pertama. Pemilik rumah hanya diperbolehkan melakukan penambahan sederhana seperti pemasangan kanopi, pagar, atau dapur belakang.