Daya Beli Anjlok? Pemerintah Siapkan Jurus Ampuh Lawan Krisis Global!

Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan, M. Isra Ramli, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menggenjot daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika global, termasuk kebijakan Amerika Serikat yang menerapkan tarif impor terhadap sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Negeri Paman Sam itu diketahui mengenakan tarif hingga 32 persen, termasuk tarif dasar, tarif resiprokal, serta tarif tambahan untuk produk-produk tertentu.

Perbaikan Ekonomi Menjadi Prioritas

Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan, M.Isra Ramli ditemui dalam Diskusi Double Check, di Cemara Galeri 6 kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat (24/5) (Youtube)

Baca Juga: Putin Beri Tepuk Tangan, Prabowo Pilih Hadir di Forum Rusia daripada KTT G7

“Pekerjaan rumah besar kita saat ini adalah perbaikan ekonomi, khususnya kesejahteraan di level masyarakat bawah,” ujar Isra dalam diskusi bertajuk Double Check yang diselenggarakan oleh DPP Gempita di Cemara Galeri 6, kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2025).

Menurutnya, daya beli yang kuat menjadi kunci dalam mendorong perbaikan ekonomi secara menyeluruh. “Bagaimana memiliki daya beli yang baik, karena itu akan memperkuat struktur ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Peningkatan Produksi dan Kapasitas Industri

Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan, M.Isra Ramli ditemui dalam Diskusi Double Check, di Cemara Galeri 6 kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat (24/5) (Youtube)

Baca Juga: Malam Ini, PSHT Sahkan Warga Baru Khusus di Padepokan Agung PSHT Madiun

Isra juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada sisi konsumsi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas produksi serta penguatan industri dalam negeri.

“(Pemerintah) akan terus memperbaiki kemampuan kita dalam berproduksi. Mungkin di tahun kedua atau ketiga, sektor industri akan terpacu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” jelasnya.

Pengawasan Impor dan Reformasi Bea Cukai

Meski demikian, Isra menegaskan pentingnya menjaga arus keluar-masuk barang, baik untuk ekspor maupun impor. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor Bea dan Cukai.

“Pintu masuk dan keluar harus diamankan. Jangan sampai daya beli kita meningkat, tetapi justru diisi oleh produk asing. Karena itu, saya melihat pentingnya strategi perubahan struktur di Kementerian dan Bea Cukai,” kata Isra.

Ia menambahkan, pembenahan ini diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi produsen utama. “Hari ini, kita terlalu banyak menjadi reseller produk luar. Mudah-mudahan dengan langkah ini, kontribusi sektor manufaktur kita bisa kembali ke angka 20–25 persen, agar kita tetap berada dalam kategori negara industri,” pungkasnya.

(Selvianus Kopong Basar)