Donald Trump Pecat 1300 Lebih Pegawai Kemlu AS, Apa Sebabnya?

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memecat lebih dari 1300 pegawai Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS, Jumat 11 Juli 2025 kemarin.

Keputusan pemecatan ini disebabkan karena bagian dari reorganisasi dan pelaksanaan birokrasi kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pemecatan tersebut mencakup 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pegawai dinas luar negeri yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat.

Baca Juga: Piala Dunia U-17: AS, Meksiko, dan Kanada Juga Berlatih di Bali

Diketahui, pemberitahuan pemecatan pegawai dikirim melalui surat elektronik yang bertepatan dengan pulangnya Menteri Luar Negeri Marco Rubio dari kunjungan negara di Malaysia.

“Hampir 3.000 karyawan akan membongkar diri sebagai bagian dari reorganisasi ini,” demikian isi pemberitahuan yang dikirimkan kepada para pegawai, Sabtu 12 Juli 2025.

Jumlah tersebut mencakup mereka yang diberhentikan maupun yang melemahkan diri secara sukarela.

Baca Juga: Wabah Cuaca Ekstrem Melanda Amerika Serikat, Ancaman Tornado Kuat

Dampak pemecatan ini membuat suasana haru tampak mengiringi proses pemecatan di kantor pusat Departemen Luar Negeri AS.

Terdapat berbagai catatan dan ucapan terima kasih di lorong gedung yang ditujukan kepada para pegawai yang dihentikan.

Terdapat juga spanduk yang menyerukan seruan untuk “melawan fasisme” dan “mengingat sumpah yang telah diikrarkan.”

Pemecatan Tidak Bermartabat

Ilustrasi pemecatan. [Pexels] Salah satu diplomat karier, Olga Bashbush yang diberhentikan hari itu mengatakan, pemecatan tersebut dilakukan dengan tidak hormat dan tanpa janji.

“Pemecatan ini dilakukan dengan tidak hormat dan tidak berjanji. Namun, saya telah meninggalkan departemen tersebut dengan kepala tegak bersama dengan rekan saya di layanan sipil dan luar negeri,” ujar Bashbush.

Bashbush diketahui telah bekerja selama 20 tahun sebagai diplomat, dan baru akan mulai bekerja di kantor yang kini sudah dihapus sejak Oktober 2024 lalu.

Sejumlah mantan pejabat Departemen Luar Negeri dan anggota Kongres dari Partai Demokrat AS mengkritik keras pemecatan tersebut.

Mereka menilai kebijakan tersebut di tengah meningkatnya konflik Ukraina dan Timur Tengah. Kritik tersebut juga diarahkan pada arah reorganisasi yang dinilai lebih fokus pada prioritas pemerintahan Trump, namun mengabaikan nilai-nilai lain seperti perlindungan hak asasi manusia.

Namun, para pejabat pemerintahan Trump membela langkah-langkah tersebut dan mengatakan tujuan mereka dalam efisiensi lembaga agar sesuai dengan kebijakan presiden.

Selain itu, pegawai dinas luar negeri yang terkena PHK nantinya akan mendapat cuti administratif selama 120 hari sebelum penghentian resmi berlaku.

Evaluasi Fungsi Kerja

Presiden AS Donald Trump. [Istimewa]

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa reorganisasi di lembaganya dilakukan berdasarkan evaluasi fungsi kerja, bukan penilaian dari pegawai tersebut. Jika suatu fungsi dinilai tidak lagi sesuai dengan arah kebijakan ke depan, maka akan terhapus, tanpa melihat siapa yang menjalankannya.

Ketahuilah, pemecatan tersebut berdampak pada pegawai sipil dan dinas luar negeri yang bekerja di Washington, DC. Banyak di antaranya merupakan diplomat berpengalaman yang fasih berbagai bahasa dan pernah mewakili AS di berbagai negara.

Menurut Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika, dalam waktu kurang dari enam bulan, AS telah kehilangan sekitar 20 persen tenaga kerja diplomatiknya akibat penutupan lembaga dan pemecatan massal.

Asosiasi tersebut menilai, pemecatan tidak dilakukan berdasarkan kinerja atau kebutuhan lembaga. Mereka menyebut penghentian diplomat bukan karena kualitas kerja, tapi karena lokasi tugas mereka.

“Kami mendukung seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri dan warga Amerika yang memahami bahwa diplomasi profesional dan netral tidak boleh dikorbankan. Diplomasi itu penting,” tutup pernyataan asosiasi.