FTNews- Komisi I DPR RI mendukung penuh wacana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina jika mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Komisi I DPR RI mendukung rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Kami pun telah mendengar Kementerian Pertahanan RI tengah menyiapkan tenaga medis dan rencana pendirian rumah sakit lapangan di Gaza,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Rabu (6/6).
Meutya meyampaikan, hal tersebut bisa menjadi solusi jangka pendek bagi berlangsungnya gencatan senjata di Gaza. Yang kini masih terus memanas dengan serangan Israel yang tiada henti.
“Hal ini juga bisa menjadi solusi jangka panjang bagi terwujudnya ‘two-state solution’ atau Palestina yang merdeka sepenuhnya,” sambungnya.
Ia pu meminta seluruh pihak mendukung wacana tersebut.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Golkar ini juga meminta seluruh pihak mendukung rencana ini.
“Indonesia telah cukup berpengalaman terkait pasukan penjaga perdamaian, bahkan sejak tahun 1957. Kami yakin pasukan Indonesia siap. Indonesia tinggal menunggu mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa,” paparnya.
Kirim Pasukan Perdamaian
Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Untuk menjaga dan memantau gencatan senjata antara Palestina dengan Israel.
“Kami (Indonesia) siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak,” kata Prabowo saat menghadiri pertemuan International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue Ke-21 di Singapura, Sabtu (1/6).
Menurut Prabowo, hal itu juga merupakan landasan utama Indonesia dalam keterlibatannya di dunia internasional.
“Bagi Indonesia, mengejar perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan adalah landasan utama dalam keterlibatan internasional kami. Kami yakin bahwa hanya melalui dialog dan kerja sama, kita dapat mencapai tujuan tersebut,”sambungnya.
Indonesia, lanjutnya, juga berkomitmen kuat untuk memperdalam dialog inklusif dan kerja sama konkret, serta menjunjung tinggi hukum internasional. Terutama menghormati kedaulatan nasional semua negara dan integritas teritorial sebagaimana diamanatkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
