DPR RI: PPKM Level 3 Harus Diimbangi Peningkatan Testing dan Tracing

Forumterkininews.id Jakarta - Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan sejumlah aturan PPKM level 3 di beberapa wilayah Jawa Bali. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, penetapan aturan terkait status PPKM harus diimbangi dengan peningkatan angka testing dan tracing sebagai indikator penting aglomerasi level PPKM.

Netty meminta pemerintah melakukan testing dan tracing secara masif. Dengan demikian jumlah temuan kasus di lapangan dan angka positivity rate mendekati riil.

"Jika testing dan tracing rendah, tentu angka kasus juga rendah. Padahal dengan peningkatan level PPKM, masyarakat diminta waspada dan menahan diri. Bagaimana mungkin terbangun ‘awareness’ yang tinggi di tengah masyarakat jika disebutkan angka kasus rendah," ujarnya dalam rilis tertulis Rabu, (9/2).

Baca Juga: Hati-hati! Para Pengguna Apple Vision Pro Dapat Derita Ini

Per 8 Februari dilaporkan kasus harian positif, sebanyak 37.492 dengan kasus tertinggi di DKI Jakarta. Total pasien terinfeksi Covid-19 di Indonesia sejak awal kemunculan berjumlah 4.580.093 kasus.

Legislator PKS ini juga meminta pemerintah agar memperhatikan pendapat para epidemiolog dalam membuat aturan pembatasan.

"Peningkatan level PPKM pasti berdampak secara psikologis pada masyarakat yang baru sedikit bernafas lega pasca traumatis gelombang kedua dengan varian Delta," lanjutnya.

Baca Juga: Pakar Sebut Varian Omicron Berpotensi Gantikan Delta

Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi komprehensif pada masyarakat tentang Omicron dan PPKM. Tujuanya, agar mereka tidak salah kaprah, bahkan menggampangkan.

Netty pun meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen karena pertaruhannya adalah keselamatan peserta didik, warga sekolah, serta keluarga dan masyarakat. Selanjutnya Netty mengatakan bahwa langkah-langkah di atas harus menjadi poin perhatian pemerintah.

"Pegangan bagi pemerintah saat menarik rem maupun menginjak gas dalam penetapan status PPKM adalah kebijakan yang komprehensif dan saintifik, konsistensi pemerintah serta kesadaran prokes masyarakat," tutup Netty.