Fakta Menarik 8 Tuntutan Rakyat yang Menggema di Media Sosial

Isu 17+8 Tuntutan Rakyat kini menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Gelombang aspirasi ini dianggap sebagai representasi suara masyarakat Indonesia yang menuntut perubahan nyata dari pemerintah, DPR, hingga aparat keamanan.

Tuntutan tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni 17 poin jangka pendek dengan target realisasi pada 5 September 2025, serta 8 poin jangka panjang yang diberi tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026.

Baca Juga: Unggah 17+8 Tuntutan Rakyat, Desta Minta Prabowo Dengarkan Aspirasi: Dulu Saya Memilih Bapak...

Fokus utamanya adalah pada transparansi, reformasi, serta empati terhadap rakyat.

Apa Saja 8 Tuntutan Rakyat Itu?

Tuntutan 17+8 rakyat Indonesia. [Instagram]Berikut adalah daftar 8 tuntutan rakyat jangka panjang yang menjadi pijakan perubahan sistemik di Indonesia:

1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil, untuk mencegah kriminalisasi dan kekerasan saat demonstrasi.

2. Pembentukan tim investigasi independen guna mengusut pelanggaran HAM dan kekerasan aparat.

3. Penghentian kriminalisasi serta pembebasan demonstran yang ditahan tanpa proses hukum transparan.

4. Penangkapan dan pengadilan aparat pelaku kekerasan melalui mekanisme hukum yang adil.

5. Revisi UU Komnas HAM agar lembaga tersebut memiliki kewenangan lebih besar dalam melindungi kebebasan berekspresi.

6. Tinjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi UU Cipta Kerja yang dinilai membebani rakyat.

7. Penguatan Komnas HAM, Ombudsman, dan lembaga pengawas independen, agar lebih optimal dan transparan.

8. Perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan demi pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Fakta Menarik di Balik 8 Tuntutan Rakyat

Tuntutan 17+8 rakyat Indonesia. [Instagram]Tuntutan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai lapisan masyarakat, diperkuat oleh dukungan aktivis dan influencer yang menggaungkan slogan transparansi, reformasi, dan empati.

Berbeda dengan 17 tuntutan jangka pendek, 8 tuntutan jangka panjang lebih menekankan perubahan struktural di bidang keamanan, hukum, ekonomi, hingga perlindungan hak asasi manusia.

Pemerintah dan DPR berada dalam tekanan besar untuk menindaklanjuti poin-poin ini sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Penyebaran isu lewat media sosial membuktikan efektivitas gerakan digital dalam memperkuat advokasi sosial.

Sejumlah public figure dan tokoh masyarakat ikut membawa tuntutan ini ke aksi-aksi di Gedung DPR/MPR, memperlihatkan perluasan ruang partisipasi publik.