Isi Daftar Lengkap '17+8 Tuntutan Rakyat' yang Viral di Media Sosial

Tuntutan masyarakat bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” tengah viral di berbagai platform media sosial.

Gerakan ini digagas sejumlah influencer seperti Jerome Polin, Salsa Erwina, Andovi da Lopez, dan lainnya.

Mereka menyerukan agar pemerintah segera merespons berbagai isu serta kekisruhan yang mencuat belakangan ini.

Baca Juga: Hingga 2 September 2025 Fitur Live TikTok Belum Aktif, UMKM dan Kreator Ramai Mengeluh

Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat?

“17+8 Tuntutan Rakyat” terbagi dalam dua kategori utama: 17 poin tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam waktu 1 minggu (batas waktu 5 September 2025), serta 8 poin tuntutan jangka panjang dengan target 1 tahun (deadline 31 Agustus 2026).

Baca Juga: Mobil Polisi Dibakar Saat Demo di Pejompongan, Tiga Pelaku Ditangkap!

Berikut adalah isinya:

17 Tuntutan Jangka Pendek (1 Minggu)

Fokus utama poin jangka pendek adalah penyelesaian masalah mendesak dan penegakan hukum yang transparan.

Tugas Presiden Prabowo:

1.Menarik TNI dari pengamanan sipil dan menghentikan kriminalisasi demonstran.

2.Membentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta korban kekerasan aparat pada demo 28–30 Agustus.

Tugas DPR RI:

3. Membatalkan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru anggota DPR.

4. Memublikasikan transparansi anggaran gaji, tunjangan, dan fasilitas DPR.

5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk lewat KPK.

Tugas Partai Politik:

6. Memberi sanksi tegas atau memecat kader DPR yang melanggar etika.

7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.

8. Melibatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian RI:

9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Menghentikan tindak kekerasan aparat dan patuhi SOP pengendalian massa.

11. Menangkap serta memproses hukum anggota maupun komandan yang melanggar HAM.

Tugas TNI:

12. Segera kembali ke barak dan hentikan peran di ranah sipil.

13. Menegakkan disiplin internal agar tidak ambil alih fungsi Polri.

14. Membuat komitmen publik tidak terlibat di ruang sipil saat krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi:

15. Menjamin upah layak bagi seluruh tenaga kerja, termasuk guru, buruh, nakes, dan mitra ojol.

16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal.

17. Membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Jangka Panjang (1 Tahun)

Sementara itu, tuntutan jangka panjang menekankan reformasi struktural dan sistemik di berbagai lembaga negara.

1.Bersihkan DPR: audit independen, tingkatkan standar anggota DPR, hapus pensiun seumur hidup, dan terapkan transparansi APBN.

2.Reformasi Partai Politik: wajib memublikasikan laporan keuangan dan memastikan oposisi berfungsi.

3.Reformasi Perpajakan: batalkan kenaikan pajak, evaluasi transfer APBN, dan susun sistem perpajakan yang lebih adil.

4.Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor: DPR diminta segera mengesahkan RUU untuk membuktikan komitmen antikorupsi.

5.Reformasi Kepolisian: revisi UU Polri agar fungsi kepolisian lebih terdesentralisasi.

6.TNI Kembali ke Barak: cabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate dan revisi UU TNI.

7.Perkuat Komnas HAM & Lembaga Pengawas: revisi UU Komnas HAM, perkuat Ombudsman, dan Kompolnas.

8.Evaluasi Kebijakan Ekonomi: meninjau kebijakan PSN, melindungi masyarakat adat serta lingkungan, dan mengevaluasi UU Ciptakerja.

Gerakan ini menuai dukungan luas di media sosial. Tagar #178TuntutanRakyat juga menjadi trending, menandakan kuatnya desakan publik agar pemerintah, DPR, partai politik, TNI, dan Polri segera melakukan perubahan nyata.