Gebrakan Pj Gubernur DKI Jakarta dapat Apresiasi Warga Ibu Kota
Daerah

Forumterkininews.id, Jakarta - Layanan pengaduan secara langsung yang dibuka kembali oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mendapat apresiasi dari warga. Salah satunya yakni Martina Gunawan warga Bambu Apus Jakarta Timur. Dirinya mengaku sudah melaporkan masalah yang dihadapinya secara berjenjang. Namun kenyataannya hingga kini masalah yang dihadapi tak kunjung usai.
Kepada awak media dirinya mengaku sempat dimintai uang terkait kepengurusan surat tanah miliknya.
"Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele dan ada permintaan uang, yang terus terang kami sebagai warga biasa, kami mengalami kebingungan," kata warga Bambu Apus, Jakarta Timur, Martina Gunawan di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa.
Baca Juga: Pj Gubernur DKI Enggan Gunakan Mobil Dinas Listrik
Ia mengaku dimintai uang dengan jumlah bervariasi mulai Rp150 juta hingga 2,5 persen dari harga total harga tanah oleh oknum di salah satu Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI.
Permintaan uang itu, kata dia, untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan milik kliennya yang masuk zona hijau tepatnya di depan Universitas Respati Indonesia, Jakarta Timur.
Melaporkan Dugaan Pungli
Baca Juga: Penganiaya Pegawai Sudin KPKP Hanya Seorang Diri
Ia mengaku sudah melaporkan permasalahan itu baik secara langsung maupun berbasis elektronik tapi tidak ada perkembangan sejak diadukan pada 2019.
"Saya sudah mengadu lebih dari 10 kali baik ke gubernur yang lama maupun ke camat, wali kota, RT, RW, dan tidak ada sambutan untuk masalah kami," katanya.
Persoalan dugaan pungutan liar juga diadukan warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Tommy. Ia mengadukan soal permintaan uang sebesar Rp1.500.000 untuk calon Ketua Rukun Tetangga (RT) di Grogol Utara.
Pria tersebut mempertanyakan aturan terkait munculnya pungutan bagi calon ketua RT. Sementara itu, pengaduan lain terkait banjir disampaikan warga Pulo Raya, Petogogan, Jakarta Selatan, Retno. Ia mengadukan soal banjir yang melanda rumahnya yang selama tujuh tahun sejak 2013 hingga awal 2020 tidak pernah kena banjir. Namun, sejak 2021 hingga saat ini rumahnya kebanjiran.
"Mumpung ada prioritas banjir, jadi saya gunakan kesempatan ini," kata Retno.
Sejak perdana dibuka pada pukul 08.00 hingga 09.30 di Pendopo Balai Kota Jakarta. Sudah ada tujuh pengaduan yang disampaikan warga. Rinciannya, Jakarta Pusat ada satu aduan, Jakarta Timur (3), Jakarta Utara (1), Jakarta Selatan (2) dan Jakarta Barat nihil.
Sebelumnya diberitakan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaktifkan kembali posko pengaduan warga di Balai Kota Jakarta. Pasalnya, layanan ini terhenti sejak 2017-2022. Ia berencana membuka posko pengaduan di Pendopo Balai Kota mulai Senin-Kamis pukul 08.00-09.00 WIB.
Nantinya, perwakilan dari kantor wali kota yakni tiga asisten dan kepala bagian di masing-masing wilayah administrasi bergiliran bertugas di posko pengaduan. Setelah itu, bahan aduan warga itu dibawa kembali ke wilayah administrasi untuk ditindaklanjuti.