Gempita dan PCO Gelar Public Hearing Program Prabowo, Momentum Warga Sampaikan Aspirasi-Kritik

DPP Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air (Gempita) bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan/President Communication Office (PCO) menggelar public hearing dengan tajuk Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil, Rabu 28 Mei 2025 di Jakarta.

Acara public hearing yang digagas Gempita ini menghadirkan para pejabat tinggi negara seperti menteri atau wakil menteri, bersama para penerima manfaat dari berbagai kalangan: petani, buruh, pelajar, penyandang disabilitas, hingga lansia.

Ketua DPP Gempita Alfonso FP mengatakan kalau acara ini bukan sekadar forum dialog. Masyarakat nantinya akan menyampaikan testimoni, kritik, hingga ide kepada pejabat, dan langsung ditanggapi.

Baca Juga: Diskusi Double Check Sabtu Hari Ini, Bahas Hubungan Internasional Indonesia di Era Prabowo

Public hearing turut dihadiri Kepala PCO Hasan Nasbi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza UI Haq.

Momen Penerima Manfaat Sampaikan Aspirasi-Kritik

Ketua DPP Gempita Alfonso FP. [FT News]

Baca Juga: Istana Respons TNI Jaga Kejaksaan: Hal Biasa Antarlembaga

Alfonso menjelaskan bahwa saatnya masyarakat menyuarakan apakah program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya di lapangan. Partisipasi publik adalah kunci transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah.

“Negara sudah bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Tapi efektivitas dan ketepatan sasaran program harus dikawal masyarakat," ungkap Alfonso.

Dilihat dari rundown yang diterima, dalam acara ini akan ada sesi masyarakat penerima manfaat mulai perlindungan sosial (Perlinsos), KUR, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan unek-unek atas bantuan sosial dari pemerintah yang akan diterima.

Unek-unek baik aspirasi, kritik hingga masukan dari masyarakat penerima manfaat ini nantinya akan ditanggapi langsung oleh pemerintah melalui kementrian terkait dan menjadi masukan berharga agar kebijakan ke depan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Tanah Air.

Prabowo Gelontorkan Insentif Bantu Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto akan menggelontorkan bantuan insentif pada Juni 2025. [Istimewa]

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan menggelontorkan 6 insentif mulai 5 Juni 2025 untuk mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun 6 insentif dari Prabowo untuk masyarakat yakni:

1. Diskon transportasi untuk moda angkutan laut, kereta api, dan pesawat selama masa libur sekolah Juni-Juli 2025.

2. Potongan tarif tol untuk sekitar 110 juta pengguna jalan tol dalam periode tertentu.

3. Diskon tarif listrik sebesar 50% bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA selama Juni-Juli 2025.

4. Tambahan bantuan sosial berupa penambahan alokasi kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat.

5. Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, mirip program saat pandemi COVID-19.

6. Perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk buruh di sektor padat karya guna mengurangi beban iuran ketenagakerjaan.

Stimulus ini bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% pada kuartal kedua 2025 dengan meningkatkan konsumsi masyarakat, khususnya selama masa libur sekolah dan pemberian gaji ke-13.