Forumterkinews.id, Jakarta – Persoalan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi salah satu bahasan utama dalam kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022.
GTRA Sendiri merupakan forum kolaborasi lintas sektor yang diinisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tujuannya untuk percepatan Reforma Agraria. GTRA Summit 2022 akan berlangsung di Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara bulan depan. GTRA kalio ini mengusung tema “Padu Serasi Implementasi UUCK: Harmonisasi Tata Ruang, Reforma Agraria dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal”.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkata, spirit yang diusung GTRA Summit 2022 punya keterkaitan dengan Presidensi Indonesia G20 yang tengah berlangsung 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di Bali pada November 2022 mendatang.
“Pentingnya GTRA Summit 2022 dengan Presidensi Indonesia G20 adalah menaruh fokus pada sustainability dan inclusivity dalam rangka pemulihan ekonomi. Melibatkan mereka-mereka yang biasanya tertinggalkan oleh pembangunan,†jelas Surya Tjandra dalam keterangan resmi, Jumat (4/2).
Lebih lanjut Surya Tjandra mengatakan, pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat dimulai dari penataan pemanfaatan tanah dan ruang. Integrated Coastal Management (ICM) atau Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu mengacu pada integrasi tujuan dari semua pemangku kebijakan/sektor terkait serta menekankan partisipasi masyarakat.
“ICM berusaha menyeimbangkan antara keserasian lingkungan, aspek ekonomi, sosial, budaya, rekreasi, dan aspek-aspek lainnya,†jelasnya.
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau menjelaskan, sebagai negara kepulauan terluas di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar. Tentunya hal ini terjadi jika pengelolaan berlangsung baik.
“Selama ini, orientasi pembangunan di wilayah pesisir dan kepulauan mengarah kepada pendekatan perkotaan, sehingga pembangunan yang ada kurang adaptif,†tuturnya.
Lebih lanjut, Andi Tenrisau berkata bahwa melalui ICM, akan memadukan prinsip-prinsip terkait pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Serta integrasi perundang-undangan dan integrasi antar sosial.
“Hal ini bertujuan mengatasi permasalahan pembangunan pesisir yang berlangsung. Saat ini dan masa mendatang serta memberdayakan masyarakat pesisir secara berkesinambungan,†jelas Andi Tenrisau.
