Hasan Nasbi Dikecam Gegara Minta Purbaya Stop Kritik, Warganet: Bukannya Sadar Diri

Hasan Nasbi, eks Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), kembali membuat heboh gegara meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk berhenti mengkritik pejabat lain di ruang publik.

Hasan Nasbi menilai bahwa kritik terbuka antarpejabat seperti itu berpotensi menimbulkan soliditas pemerintah dan dapat mencoreng citra pemerintah.

Ia menyarankan agar jika ingin saling kritik atau koreksi, sebaiknya dilakukan di ruang tertutup agar tidak menguntungkan pihak yang tidak menyukai pemerintah.

Baca Juga: Timbunan Beras Bansos Covid-19 Ditemukan di Pulogadung, Pemprov DKI Turun Tangan

Alih-alih mendapat reaksi positif dari publik, Hasan Nasbi malah menuai hujatan publik secara luas.

Bahkan akun instagram pribadi miliknya menjadi sasaran amukan warganet yang menilai sosok Hasan Nasbi anti-kritik. Apalagi, ketika Hasan Nasbi mengunggah DM dari warganet yang mengecamnya.

Hasan Nasbi. [Instagram]

Baca Juga: Hubungan Luhut vs Purbaya Memanas, Peter F Gontha Sebut Mengarah Adu Domba

"Bukannya sadar diri, introspeksi diri, malah ngajak perang rakyat, hati hati udah banyak contoh pejabat yang petantang petenteng yang hancur di negara ini hanya dalam hitungan hari pak, harta takhta jabatan itu hanya titipan," sindir warganet.

"Kerja gak kelihatan. Sekali kelihatan nyindir pak Purbaya.. Pulang kampung aja @hasan_nasbi," kesal warganet.

"Pejabat kocak," tulis Netizen.

"Di komenan ini 100% gak ada yang mendukung Anda pak," imbuh warganet.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. [Instagram]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikenal kerap mengkritik pejabat publik lainnya secara terbuka, dengan gaya komunikasi yang blak-blakan dan disebut "koboy" oleh beberapa pihak.

Gaya kritik ini dianggap Hasan Nasbi dan beberapa pengamat mengumpulkan solidaritas dan citra pemerintah karena dilakukan di ruang publik.

Namun, Purbaya membantah anggapan negatif tersebut dan menyatakan bahwa kritikannya atas perintah Presiden Prabowo Subianto dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Ia juga mengklaim bahwa pendekatannya telah disampaikan dengan cara yang lebih halus dan bertujuan memastikan transparansi serta efisiensi anggaran pemerintah.