Forumterkininews.id, Jakarta – Tim Peninjauan Kembali kasus AKBP Brotoseno telah mengeluarkan hasil putusan sidang. Dalam hasil tersebut, AKBP Raden Brotoseno resmi dipecat dari Korps Bhayangkara. Hal ini terjadi setelah dirinya menjalani sidang peninjauan kembali (PK) terhadap putusan etik yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada perwira menengah tersebut.
Brotoseno diketahui merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Meski demikian, ia tetap dipertahankan oleh Korps Bhayangkara dalam putusan etik awal.
“Sanksi administrasi berupa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Kamis (14/8).
Nurul menyebut putusan tersebut diambil oleh tim PK, Jumat (8/7) lalu. Setelah putusan tersebut diambil, Polri menyerahkan hasilnya kepada Asisten Kapolri bidang SDM untuk memproses pemecatan Brotoseno. Meski demikian, hingga saat ini Brotoseno masih belum secara resmi dipecat dari Korps Bhayangkara.
“Jadi saat ini KEP PTDH-nya belum ada,” jelasnya.
Tim yang menyidangkan Brotoseno diketahui terdiri dari Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri selaku Wakil Ketua Komisi. Lalu Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.
Sidang PK itu dapat digelar usai Kapolri merevisi dua perkap usai AKBP Brotoseno kedapatan masih aktif sebagai perwira Polri. Padahal sudah menjadi napi kasus korupsi.
Dalam Pasal 83 ayat 1 Perkap 7/2022 dinyatakan, Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan KKEP. Atau putusan KKEP banding yang telah final dan mengikat.
Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa PK dapat dilakukan apabila dalam putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atau KKEP banding terdapat kekeliruan. Atau ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat sidang.
