Hormati Putusan MA, KPU: Tak Ada Niat Akomodasi Kepentingan

FTNews- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz menyebut pihaknya berpegang teguh pada aturan dan tak berniat mengubah putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.

"Kami secara prinsip tentu menghormati kewenangan dari lembaga-lembaga yang ada dalam struktur tata negara Indonesia," ujar Mellaz, Rabu (5/6).

Mellaz juga menampik tudingan bahwa putusan tersebut punya pretensi untuk seseorang.

Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat

"Kalau ada semacam tudingan bahwa putusan ini punya pretensi kepada seseorang, percayalah KPU tidak akan masuk ke wilayah sana," tandasnya.

Kabulkan Permohonan

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan dari Ketua Partai Garda republik Indonesia (Garuda), Ahmad Ridha Sabana. Terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun.

Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN

Melansir laman resmi MA, majelis hakim memutus permohonan itu pada 29 Mei 2024 dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024. Ketua Majelis yang memutus yakni Yulius dan anggota majelis Cerah Bangun dan Yodi Martono.

Pada laman resmi MA, tercatat majelis memutus perkara  tiga hari setelah terdaftar, yakni pada 23 Mei 2024.

MA menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dengan putusan itu, MA mengubah ketentuan dari yang semula calon gubernur dan wakil minimal berusia 30 tahun. Terrhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon.

Pasal 4 PKPU yang dinyatakan bertentangan itu semula berbunyi:

"Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur memenuhi persyaratan sebagai berikut. (d). berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur"

Menurut MA Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"....berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih"

MA pun memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut.