Infrastruktur Memprihatinkan! Transmigrasi Rejang Lebong Didampingi Disnakertrans, Apa Sasarannya?
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Rejang Lebong memastikan program pembinaan terhadap 18 kawasan transmigrasi di daerah itu tetap berjalan.
Pemerintah menegaskan bahwa transmigrasi masih menjadi salah satu pilar pembangunan jangka panjang yang harus dijaga keberlanjutannya.
Kepala Disnakertrans Rejang Lebong, Mohammad Andhy Afriyanto, mengatakan bahwa meski tantangan anggaran masih menjadi kendala utama, pembinaan tidak boleh terhenti.
Baca Juga: Anggaran 2026: Rejang Lebong Utamakan Dampak Nyata
Ia menilai kawasan transmigrasi yang tersebar di sejumlah kecamatan masih memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan usaha kecil yang dapat dikembangkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
“Kawasan transmigrasi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Ada potensi besar di dalamnya. Karena itu, pendampingan tetap kami lakukan agar masyarakat mampu berkembang dan mandiri,” ujar Andhy.
Baca Juga: Bertemu Komisi V DPR, Prabowo Setuju Lanjutkan Perbaikan Program Jalan Rusak
Fokus Perluasan Kesempatan Kerja
Selain fokus pada transmigrasi, Andhy menjelaskan bahwa pihaknya juga aktif memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Melalui kerja sama dengan berbagai perusahaan, Disnakertrans menyediakan layanan informasi lowongan kerja secara terpadu yang dapat diakses publik dengan lebih mudah.
Menurutnya, sistem pendataan dan publikasi lowongan yang terpusat membantu pencari kerja mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor dinas.
Infrastruktur Memprihatinkan Disnakertrans Rejang Lebong Fokus Dorong Kemandirian Warga
Infrastruktur Dasar Menjadi Tantangan Utama
Rejang Lebong memiliki 18 lokasi transmigrasi yang dibangun sejak 1983 hingga 2016, mencakup transmigrasi umum, desa potensial, serta transmigrasi swakarsa mandiri (TSM).
Meski berkembang, sejumlah lokasi masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar. Beberapa ruas jalan seperti Bukit Merbau, Air Kati, Tanjung Gelang, Taba Tinggi hingga Taktoi disebut membutuhkan perbaikan mendesak.
Kerusakan jalan dinilai menghambat mobilitas warga serta aktivitas ekonomi.
“Kalau aksesnya bagus, minat masyarakat dan investor untuk datang akan meningkat. Infrastruktur itu kunci utama,” tegas Andhy.
Untuk memperkuat pengembangan kawasan, Disnakertrans telah mengajukan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur agar masuk dalam prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong.
Kolaborasi dengan pemerintah pusat juga akan ditingkatkan agar penanganan kawasan transmigrasi lebih efektif.
Andhy mengingatkan bahwa keberhasilan pola transmigrasi tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga pada peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan potensi wilayahnya.
“Kami ingin masyarakat ikut mendorong kemajuan di kawasan masing-masing. Dengan kerja bersama, kawasan transmigrasi bisa tumbuh menjadi sentra ekonomi yang lebih maju,” tutupnya.
