FTNews- Menjelang akhir jabatan periode 2019-2024, Komisi IX DPR menyatakan akan fokus menangani permasalahan stunting di Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah mengungkapkan, hal ini juga dimaksudkan agar target penurunan angka stunting 14 persen dapat sesuai harapan.
“Kalau misalkan ternyata tidak bisa mencapai target, paling tidak mekanisme yang sudah dibuat oleh pemerintah, roadmap ini benar-benar berjalan dengan baik dan membuat hasil yang baik,†katanya, Selasa (28/5).
Menurutnya, penanganan stunting Ini menjadi fokus pembangunan nasional. Adapun anggaran yang pemerintah siapkan nilainya cukup banyak.
“Kita (Komisi IX DPR bersama Pemerintah) juga buat semacam tim percepatan penurunan stunting. Yang eading sector-nya adalah BKKBN dan ada beberapa kementerian dan lembaga,†urai Nadlifah.
Ia menjelaskan penanganan stunting ini menjadi hal yang penting dengan harapan terjadi penurunan yang signifikan terkait stunting di Indonesia.
Pasalnya, penurunan stunting ini masih jauh dari target pemerintah.
Tidak Berjalan Baik
Apalagi, implementasi penanganan stunting ini kenyataannya kata Nadlifah tidak berjalan baik di lapangan.
“Tidak berjalan dengan baik misalnya kalau standarnya makanan pendamping ASI itu harus seperti ini ternyata di lapangan tidak sesuai dengan standar itu. Jadi standarnya adalah sesuai dengan kebiasaan orang di sana. Bukan sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan pertumbuhan anak,†paparnya.
Permasalahan lainnya yakni adanya perbedaan dalam pengukuran angka stunting. Yang menyebabkan data stunting yang mendekati situasi di lapangan itu sendiri berbeda-beda.
“Pengukuran angka stunting ini kan ada perbedaan. Di satu sisi pemerintah menggunakan metode survei dari SGI (Status Gizi Indonesia). Tapi, di sisi lain data Yang dilaporkan oleh kader Posyandu kita ini tidak dipakai. Nah ini kan data sensus kalah dengan data survei,†pungkasnya.
