Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Kejahatan Ekonomi

Forumterkininews.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kementerian dan lembaga terkait, terutama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

Apalagi, saat ini kejahatan ekonomi seperti pencucian uang hingga pendanaan terorisme makin masif dan kompleks. Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan sambutan di acara Peringatan 20 Tahun Gerakan APU PPT di Istana Negara, Senin, (18/4).

"Seluruh kementerian dan lembaga termasuk PPATK sebagai vocal point dan financial intelligence unit harus jeli dan mampu bergerak cepat. Kemudian memiliki kemampuan dan perangkat untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme," kata Jokowi.

Baca Juga: Perindo Targetkan 60 Kursi DPR Pada Pemilu 2024

Langkah ini, sambung Jokowi, penting karena dua tindak pidana tersebut kini telah melewati batas negara dan menjadi kejahatan internasional.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta jajarannya cepat mengantisipasi kejahatan ekonomi demi menjaga stabilitas perekonomian di Tanah Air.

"Lakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita dan mengantisipasi peningkatan kegiatan ekonomi seperti cyber crime dan kegiatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi," ungkapnya

Baca Juga: Anies Baswedan: Negara Harus Turunkan Biaya Pendidikan

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga terus melakukan terobosan utamanya dalam upaya mencegah kejahatan ekonomi.

Transformasi Digital

Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, termasuk mempercepat transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology dan menemukan terobosan hukum.

"PPATK perlu meningkatkan layanan digital, mengembangkan platform layanan baru. Juga menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki. Kemudian mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap terintegrasi dan real-time dan mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat dan akurat," jelas Jokowi.

Jokowi paham PPATK tak bisa sendirian dalam menangani pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sehingga, semua pihak harus bekerja sama demi menciptakan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan yang baik.

Dikatakannya perlu kerja keras bersama untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan Indonesia. Diperlukan dukungan dari semua pihak, instansi pemerintah, industri keuangan dan seluruh masyarakat.

"Kita perlu membangun sinergi untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Kemudian meningkatkan upaya penyelamatan, pengembalian dan pemulihan keuangan negara, memberikan kepastian hukum kepada para investor, baik yang ada di dalam maupun luar negeri dan membangun sistem keuangan Indonesia yang lebih kuat, terintegritas dan berkelanjutan," pungkas Jokowi.