Forumterkininews.id, Jakarta – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyampaikan rilis akhir tahun 2022 terkait kinerja penanganan perkara selama satu tahun. Salah satunya di bidang perkara tindak pidana umum.
Dalam pemaparannya, Wakil Kepala Kejati DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya mengatakan sebanyak 32 perkara yang diajukan untuk penyelesaiaan melalui keadilan restoratif. Dengan demikian sudah tercapai 93,75%.
Selain itu, bidang tindak pidana umum Kejati DKI juga telah menerima 7886 SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Kemudian terdapat 6873 berkas perkara di masa pra penuntutan, dan 5226 berkas perkara telah masuk ke tahap penuntutan.
Selain itu, kata Patris, di bidang pembinaan, setiap satker (satuan kerja), yakni Kejati DKI dan setiap Kejaksaan Negeri (Kejari) telah merealisasikan alokasi anggaran senilai Rp150 miliar.
Sementara, pihaknya memiliki alokasi anggaran Rp 153,7 miliar, maka dari 97,69% anggaran berhasil terserap sepanjang 2022.
Kendati demikian, pihaknya juga berhasil mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp 2 triliun.
“Padahal, target PNBP sebesar Rp 256 miliar, artinya setiap satker yang ada telah berhasil menghimpun PNBP hingga 784,15% dari target,” kata Patris dalam konferensi pers di gedung Kejati DKI, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/12).
Patris menambahkan pada bidang intelijen berhasil melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap 30 buronan dari 49 orang yang dinyatakan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
Sementara pada aspek penelurusan aset juga telah berjalan 70%. Kemudian, pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejati DKI dan sejumlah Kejari menangani perkara perdata non litigasi sebanyak 1500 perkara yang diselesaikan. Selanjutnya, perkara kedua adalah pertimbangan hukum dengan 61 kasus.
“Total pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata mencapai Rp5,7 triliun,” ujarnya.
