Kemensos Coret Lebih 2 Juta Orang Penerima BPNT Terindikasi Mampu

Kementerian Sosial terus memperbaiki data penerima bantuan sosial baik itu PKH (Program Keluarga Harapan) maupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Setidaknya, sudah lebih 2 juta orang yang tadinya terdaftar sebagai penerima manfaat BPNT telah dicoret. Hal ini dilakukan lantaran mereka yang dicoret itu, setelah ditelusuri datanya, terindikasi masuk golongan mampu.

Dengan pencoretan itu, mereka yang tergolong kurang mampu dan memenuhi syarat menerima bansos, dimasukkan dalam list penerima manfaat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos, Joko Widiarto Kemensos menyatakan, pihaknya terus berbenah memperbaiki penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran.

Data Penyaluran Bansos Berdasarkan DTSEN

Salah satu langkah besar adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penerima bansos mulai triwulan II tahun 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos, Joko Widiarto, mengakui selama ini masih ada warga mampu yang menerima bansos, sementara sebagian warga miskin justru terlewat.

“Apakah ada orang kaya dapat transfer? Ada. Apakah ada yang miskin belum dapat? Ada juga. Karena itu, Kemensos tidak tinggal diam. Kami berbenah dan terus memperbaiki data,” kata Joko dalam Sosialisasi Portal Perlinsos di Aula Pendopo Bupati Banyuwangi, pada Kamis (18/9/2025), dilansir InfoPublik.

Menurut Joko, DTSEN kini menjadi rujukan lintas kementerian dalam program pengentasan kemiskinan. Data ini menggantikan ystem lama yang terpecah-pecah sehingga tidak semua masyarakat tercatat sebagai penerima bansos.

“Sekarang pemerintah punya satu data. Di situ sudah ada tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi yang memang mampu, kami keluarkan dari daftar penerima,” jelasnya.

Hasilnya, pada program bantuan pangan nontunai (BPNT) dan sembako, lebih dari 2 juta orang penerima yang terindikasi mampu dicoret, dan digantikan oleh warga miskin yang sebelumnya belum mendapat bantuan.

Pentingnya Kolaborasi Antarkementerian

Joko juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam memperkuat sistem digitalisasi bansos. Menurutnya, teknologi akan mempercepat sekaligus memperluas jangkauan bantuan.

“Kalau berjalan sendiri, kita memang bisa cepat. Tapi kalau bersama-sama, kita bisa lebih jauh. Nah, kalau bersama-sama dan didukung digital, insyaallah kita bisa lebih cepat sekaligus lebih jauh,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat miskin yang belum terdaftar tetap bisa mengajukan bantuan melalui Dinas Sosial atau pemerintah desa. Proses pendaftaran kini dipermudah dengan sistem digital, termasuk lewat aplikasi berbasis gawai.

“Semua ini supaya bansos lebih tepat sasaran,” tegas Joko.***