Kenaikan Tarif Ojol Ditolak! Asosiasi Beberkan Skema Bagi Hasil Merugikan Mitra
Wacana kenaikan tarif ojek online (ojol) kembali menimbulkan polemik. Sejumlah asosiasi pengemudi menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut dan menilai bahwa penyesuaian tarif bukan solusi utama bagi persoalan yang dihadapi mitra pengemudi.
Di tengah pembahasan pemerintah terkait kemungkinan kenaikan tarif untuk menyesuaikan biaya operasional, asosiasi pengemudi justru menyoroti struktur pembagian pendapatan antara aplikator dan pengemudi.
Skema bagi hasil yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada mitra di lapangan.
Skema Bagi Hasil: Akar Masalah Kesejahteraan Mitra Pengemudi
Asosiasi Garda Indonesia berpandangan bahwa kenaikan tarif berpotensi membebani konsumen tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pengemudi.
Tanpa perubahan mekanisme pembagian pendapatan, penyesuaian tarif dinilai hanya menguntungkan pihak tertentu dalam ekosistem transportasi daring.
Selain skema bagi hasil, isu perlindungan dan kepastian bagi pengemudi juga kembali mencuat. Pengemudi ojol masih menghadapi tantangan berupa pendapatan yang fluktuatif, minimnya jaminan sosial, serta ketergantungan pada kebijakan platform aplikasi.
Asosiasi ojol saat demo didepan gedung DPR RI
Tuntutan Keadilan dan Perlindungan: Lebih dari Sekadar Penyesuaian Tarif
Perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan tarif ojol tidak berdiri sendiri.
Diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola layanan transportasi daring agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, konsumen, dan negara.
Hingga kini, wacana kenaikan tarif ojol masih menjadi bahan diskusi di tingkat regulator. Sementara itu, tuntutan perbaikan sistem dan keadilan bagi pengemudi terus mengemuka sebagai isu utama dalam dinamika industri ojol nasional.
