Kepala BGN Dadan Hindayana Bantah Adanya Dapur Fiktif Makanan Bergizi Gratis

Belum lagi kasus temuan belatung pada Makanan Bergizi Gratis di SPPG Klamasen Sorong, Papu Barat Daya tuntas diusut, muncul lagi isu soal adanya dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) fiktif yang seharusnya sudah beroperasi mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah keras. Menurut Dadan, lokasi yang dinyatakan tercatat sudah penuh terdapat SPPG rekanan di portal resmi BGN bukanlah fiktif, melainkan belum dibangun.

"Bukan dapur fiktif. Jadi kan untuk proses menjadi mitra itu mereka mengajukan titik lokasi pembangunan. Ya, sudah masuk dan kemudian kami sudah sebarkan 14 ribu SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang sudah lulus dari pendidikan base tiga, dan kemudian mereka melaporkan ada yang sudah dibangun, ada yang belum," tegas Dadan.

Baca Juga: Respons Santai Nafa Urbach Dipandang Sebelah Mata Jadi Anggota DPR

Temuan Banyak Wilayah yang belum Bangun Dapur SPPG

Foto: dok BGN

Dadan menjelaskan bahwa saat mengajukan menjadi SPPG mitra BGN untuk pelaksanaan Program MBG, calon mitra harus menentukan lokasi SPPG.

Baca Juga: Peredaran Uang dalam Program MBG Capai Rp28 Triliun, Prof Dadan: Itu bukan Uang APBN tapi Mitra BGN

Dalam kasus yang ditemukan oleh Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis, pendaftaran SPPG mitra BGN telah ditutup karena kuota penuh. Namun berdasarkan temuan di lapangan, banyak wilayah yang belum membangun dapur SPPG.

Berdasarkan laporan dari SPPI yang akan bekerja di seluruh SPPG di Indonesia, Dadan mengungkapkan ada beberapa titik lokasi yang sudah membangun dan yang belum membangun SPPG.

"Mereka (SPPI) melaporkan ada (SPPG) yang sudah dibangun, ada yang belum. Jadi bukan fiktif, tapi ada yang sudah booking tempat tapi belum ada pembangunan," kata Dadan.

Proses Percepatan Verifikasi

Dadan merinci bahwa hingga Selasa ini terdapat 17 ribu calon SPPG yang tengah diverifikasi, dengan proses percepatan hingga 200–300 verifikasi per hari.

SPPG tersebut menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah.

Ia menyampaikan bahwa saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.***