Kepala Daerah Diminta Segera Salurkan Anggaran Pilkada 2024

FTNews- Kepala daerah di seluruh Indonesia diminta segera menyalurkan anggaran Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Saya minta tolong rekan-rekan kepala daerahnya segera alokasi anggaran yang sudah ada itu. Transfer kepada KPUD, waktunya sudah tinggal pendek, 5 bulan lagi. KPUD perlu melakukan kesiapan banyak, termasuk logistik, mereka harus bayar,”kata Tito di Jakarta, Rabu (15/5).

“Nah pada kesempatan yang baik ini, saya mohon bantuan rekan-rekan media menyampaikan kepada seluruh kepala daerah,”sambungnya.

Tito mengatakan, anggaran tersebut perlu segera disalurkan pasalnya sumber pendanaan Pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jumlah anggaran Pilkada mengacu pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Yang telah pemda sepakati dengan penyelenggara maupun aparat keamanan,”paparnya.

Dari jumlah yang disepakati tersebut, lanjut Tito, Pemda minimal menyalurkan 40 persen pada tahun lalu. Dan 60 persen pada  tahun ini.

Tito mengaku, pihaknya telah mengecek pencairan anggaran Pilkada di masing-masing daerah.

Hasilnya, masih ada penyelenggara Pilkada di daerah yang belum menerima anggaran. Ia menegaskan bakal mengejar daerah tersebut agar segera menyalurkannya.

Telan Dana Rp27 Triliun

Sebelumnya, Kemendagri menyebut, pesta demokrasi 5 tahunan itu menelan anggaran sebesar Rp27 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, hal itu berdasarkan UU No. 10/2016. Yang mana dananya berasal dari APBD.

“Jadi totalnya lebih kurang hampir Rp27 triliun dari seluruh daerah, untuk KPUD dan Bawaslu daerah. Belum termasuk aparat keamanan, Polri dan TNI,” ujar Mendagri Tito, Jumat (3/5).

Dari total anggaran tersebut, belum semua terealisasi. Sehingga pihaknya menargetkan anggaran Rp27 triliun akan selesai semua pada bulan depan.

“Bila perlu dalam bulan Mei, Juni sudah harus selesai. Karena teman-teman KPUD dan Bawaslu mereka memerlukan biaya untuk mengeksekusi program-programnya,”terangnya.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa penyedia dana Pilkada 2024 berasal dari 40 persen APBD tahun 2023. Dan 60 persen APBD tahun anggaran 2024 dalam bentuk belanja hibah.

“Anggaran Rp27 triliun itu nantinya untuk melaksanakan Pilkada 2024 serentak di 545 daerah,” tandasnya