Kepri Masuk 5 Besar Provinsi dengan Pengangguran Tertinggi, Kemendagri: Tantangan Ini harus segera Direspon

Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam lima besar provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Saat ini tercatat Tingkat pengangguran terbuka di Kepri 6,39 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 4,91 persen.

Terkait hal ini, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyatakan, kondisi ini menjadi tantangan utama Kepri yang harus direspon dengan perluasan kesempatan kerja.

“Kondisi ini menjadi tantangan utama yang perlu direspons melalui perluasan kesempatan kerja, khususnya di sektor unggulan dan ekonomi kreatif,” tegasnya saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2025–2029 di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang, Jumat (2/5/2025).

Baca Juga: Harapan Mendagri ke Pejabat Gubernur: Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo/Foto: Puspen Kemendagri

Di bagian lain Yusharto menekankan pentingnya peningkatan Indeks Inovasi Daerah dalam RPJMD Kepri 2025–2029. Saat ini, indeks inovasi Kepri berada pada skor 50,33 persen dan ditargetkan mencapai kategori sangat inovatif dengan skor di atas 60 persen pada akhir 2029. Selain itu, Yusharto juga berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk turut meningkatkan kinerja inovasi.

Pembangunan harus Selaras dengan Arahan Nasional

Baca Juga: Diperiksa Inspektorat Kemendagri soal Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Lucky Hakim Mengaku Salah

Ia juga mengingatkan perencanaan pembangunan daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan linier dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Ilustrasi Jobs Fair/Foto: AS Photography, pexels.com

“Visi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan secara berjenjang dari pusat hingga daerah,” ucap Yusharto

Penyusunan dokumen RPJMD, tegasnya, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, kolaborasi antara pusat dan daerah dapat menghasilkan outcome pembangunan yang terarah dan terukur dalam lima tahun ke depan.

Yusharto juga mengapresiasi capaian Provinsi Kepri dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan tengkes. Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin di Kepri tercatat sebesar 4,78 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,57 persen. Sementara itu, prevalensi stunting di Kepri telah turun menjadi 16,8 persen, di bawah rata-rata nasional sebesar 21,5 persen.

“Keberhasilan ini perlu terus dijaga dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.***