Harapan Mendagri ke Pejabat Gubernur: Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu

Forumterkininews.id, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk Paulus Waterpouw sebagai Pejabat Gubernur Papua. Salah satu tujuannya yakni untuk menjaga stabilitas politik di Papua.

Situasi Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat menjelang hingga usai pelantikan aman terkendali. Ratusan aparat gabungan TNI dan Polri disiagakan guna mengantisipasi aksi-aksi penolakan pelantikan penjabat Gubernur tersebut.

Pada kesempatan yang sama Mendagri mengatakan Paulus Waterpouw ini adalah usulan dari Majelis Rakyat Papua Barat. Ada juga usulan dari beberapa lembaga-lembaga daerah yang ada disana.

Baca Juga: Besok, 6 April 2024 Diprediksi jadi Puncak Arus Mudik Lebaran

"Perlu kita ketahui bahwa dia mempunyai trek record yang mencukup pengalaman di Papua. Karena pernah menjadi Kapolda Papua, dan pernah juga menjadi Kapolda Papua Barat," ucap Mendagri.

Terpenting juga, lanjut kata eks Kapolri adalah beliau Putra asli Papua. Oleh karena itu, Tito berujar dengan segenap pengalamannya kemampuan akademiknya, jam terbangnya.

"Berharap Kepada Paulus Waterpouw bisa menjaga keberlangsungan stabilitas politik pemerintahan dan keamanannya. Sekaligus juga mempercepat pembangunan di Papua," tukasnya.

Baca Juga: KSP Lakukan Uji Petik Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Mendagri berpesan kepada penjabat gubernur yang yang dilantik, termasuk PJ Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw; pertama menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.

Penjabat Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, karena itu jaga stabilitas politik serta keamanan daerah sehingga program pembangunan berjalan dengan baik.

"Bangun komunikasi secara baik dengan forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkompinda baik TNI, Polri serta kepala daerah tingkat dua," pesan Titoi.

Ia berpesan pula agar Penjabat Gubernur Papua Barat memperhatikan program-program yang menjadi atensi pemerintah secara nasional di daerah. Terutama penanganan pandemi COVID-19 yang belum berakhir serta percepatan pemulihan ekonomi daerah.