Kembali ke Demokrasi Pancasila, Keterwakilan Kelompok Masyarakat Sepenuhnya Didorong Masuk Parlemen

Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini dinilai belum sepenuhnya paripurna, karena kelompok sosial yang rentan belum memiliki perwakilan dalam parleman.

Hal itu disampaikan akademisi dari Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Cirebon, Taufan Hunneman.

Dalam keterangan resminya Taufan mengatakan, hingga kini kelompok sosial yang rentan seperti buruh, nelayan dan petani belum memiliki perwakilan yang identik di parlemen.

Baca Juga: Ribuan Orang Telah Di-PHK di Awal 2025, Ini Datanya Menurut Kalangan Buruh

Sebagaimana kita tahu, saat ini parlemen diisi oleh wakil rakyat yang berasal dari partai politik.

Menurut Taufan, keterwakilan kelompok tersebut sangat penting agar parlemen turut menjadi penyambung lidah kelompok sosial rentan tersebut.

“Selain keterpilihan melalui suara, demokrasi juga harus memberi ruang pada keterwakilan, diantaranya kalangan buruh, tani dan nelayan,” ujarnya, pada Senin (20/1/2025).

Baca Juga: BNPT Catat 650 Konten Kelompok Intoleran Lunturkan Ideologi Pancasila

Ilustrasi nelayan (Pexels)

“Dengan adanya keterwakilan tersebut, maka parlemen turut memikirkan nasib kelompok masyarakat yang spesifik melalui beragam regulasi dan kepentingan,” sambungnya.

Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika ini menambahkan, dengan adanya perwakilan kelompok sosial rentan dalam masyarakat, maka hal itu mencerminkan sudah berjalannya Demokrasi Pancasila yang seutuhnya.

Sebeb menurutnya, semua kalangan berhak memiliki perwakilan atas kelompoknya di parlemen, agar hak-hak mereka bisa diperjuangkan secara maksimal.

Tak hanya buruh, tani dan nelayan, Taufan juga menyatakan, Demokrasi Pancasila juga dapat memayungi kepentingan sosial politik kelompok lainnya dalam parlemen, diantaranya para raja-raja Nusantara.

Menurutnya hal ini penting, sebab para raja-raja Nusantara sudah ada sejak Indonesia belum merdeka dan hingga kini mereka masih ada, namun kewwenangannya dibatasi.

Dan mereka ikut berkorban dalam kemerdekaan Indonesia, tak hanya melawan penjajah, tapi juga merelakan kedaulatannya.

Momen para raja dan sultan nusantara berkumpul pada 2023 lalu, untuk mewujudkan konsensus nasional (YouTube)

“Dalam rangka untuk mendukung Indonesia, mereka telah melepaskan kedaulatannya hanya untuk melahirkan dengan NKRI,” ungkapnya.

Tak hanya kelompok sosial yang rentan, Taufan juga menyinggung mengenai keterwakilan kalangan TNI dan Polri dalam parlemen.

Menurut mantan aktivis 98 ini, keterwakilan dua institusi tersebut dalam parlemen cukup penting, sebab berkaitan langsung dengan kebijakan regulasi yang terkait dengan pertahanan, keamanan, alutsista dan yang sejenisnya.