Ketua Komisi II DPR: Tak Ada Pembatalan, Proses Pemindahan Ibu Kota ke IKN Jalan Terus
Apa kabar Ibu Kota Negara (IKN)? Bagaimana dengan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang sudah dijadwalkan tahun depan? Apakah akan ditunda? Maklum, sebagian orang berspekulasi akan ada evaluasi terhadap IKN, mengingat semakin jarang diperbincangkan perkembangannya.
Namun Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, membantahnya. Dengan tegas ia menyatakan, proses pemindahan ibu kota ini bukan lagi dalam tahap evaluasi untuk pembatalan, melainkan pemastian pelaksanaan yang berkelanjutan.
Komisi II DPR RI, katanya, mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan atau akselerasi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2026.
Baca Juga: Media Malaysia, Beritakan IKN Banyak Tikus Setelah Libur Idul Fitri 1446 H
“Bukan evaluasi, (tapi) akselerasi. Kalau evaluasi itu kesannya bisa jadi nanti kita batalin. Ini enggak ada kata batal, No point to return,” ujar Rifqi, dilansir laman DPR RI, Senin (8/12/2025). Jumlah ASN di IKN Saat Ini 6.000 Orang
Rifqi memaparkan bahwa saat ini jumlah ASN di IKN baru sekitar 6.000 orang dan belum signifikan. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketersediaan hunian, di mana dari 1,3 juta ASN pusat, kapasitas rumah susun (rusun) yang tersedia di IKN baru menampung sekitar 15 ribu orang. Oleh karena itu, Komisi II meminta adanya skema prioritas bagi pejabat yang mendapatkan fasilitas rusun serta intervensi subsidi hunian bagi ASN lainnya. “Karena itu kami concern di 2026 untuk melakukan akselerasi terhadap mutasi ASN ke IKN. Karena kalau tidak, pembangunan fisik infrastruktur IKN akan mubazir,” ungkapnya. Lebih lanjut, Rifqi menyambut baik rencana Wakil Presiden yang akan mulai berkantor di IKN pada tahun 2026. Ia mendorong agar langkah tersebut diikuti oleh para wakil menteri dan jajaran ASN untuk memboyong kegiatan pemerintahan ke ibu kota baru tersebut.
