Forumterkininews.id, Jakarta – Komisi VI DPR RI merestui PT Pertamina (Persero) untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi Pertamax. Pasalnya, harga jual Pertamax sudah jauh dari nilai keekonomian.
“Komisi VI DPR RI mendukung penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia. Hal ini untuk menjamin kesehatan keuangan Pertamina dalam menjalankan penugasan pemerintah,” ucap Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, beberapa waktu lalu.
Di samping itu, Komisi VI juga mendesak supaya pemerintah dapat melakukan pembayaran atas piutang Pertamina. Sehingga kondisi keuangan perusahaan tak terganggu dalam proses penyaluran BBM ke pelosok negeri.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, kenaikan harga pertamax merupakan imbas dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Dimana kini harga minyak dunia sudah mencapai di atas US$ 100 per barel. Pertamina sejauh ini hanya melakukan penyesuaian harga untuk beberapa jenis BBM non subsidi. Seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang secara volume hanya 2% dari total penjualan BBM Pertamina.
Tiga produk BBM non subsidi tersebut mengalami kenaikan harga yang bervariasi berdasarkan masing-masing wilayah. Dan sudah dilakukan dua kali pada Februari dan Maret 2022. Namun penyesuaian harga hingga kini masih belum dilakukan untuk produk BBM non subsidi jenis bensin Pertalite.
Harga Pertamax Rp16.000
Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi harga batas atas BBM Pertamax pada April mendatang mencapai Rp16.000 per liter. Hal tersebut mempertimbangkan harga minyak mentah dunia yang terus mengalami kenaikan saat ini.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari. Pemerintah memprediksi harga keekonomian atau batas atas Pertamax di April akan lebih tinggi lagi menjadi Rp 16.000 per liter.
“Bisa jadi sekitar Rp 16.000 per liter. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri ESDM, saat ini kita masih mencermati harga minyak ini, karena kalau berkepanjangan memang bebannya berat juga baik ke APBN, Pertamina dan sektor lainnya,” ujar Agung beberapa waktu lalu.
