Kronologi Bupati Pati Sudewo Hendak Dimakzulkan, Kini Kandas di DPRD

Asa rakyat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang telah berkumpul di depan gedung DPRD Pati mengawal Sidang Paripurna untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo tidak terwujud.

Hasil rapat Paripurna yang digelar Jumat (31/10/2025) memutuskan, Bupati Sudewo memperbaiki kinerjanya. Tidak ada rekomendasi pemakzulan atau pemberhentian Bupati.

Hasil rapat paripurna DPRD Pati membuat Sudewo tetap menjabat bupati. Meski pemakzulan kandas, harapan akan perubahan dari keinginan masyarakat agar kepemimpinan daerah lebih responsif dan mengakomodasi kebutuhan rakyat secara adil dan transparan.

Baca Juga: Kronologi Korban Pencurian Babak Belur Akibat Diduga Maling di Jaksel

Berikut kronologi singkat mengenai dinamika pemakzulan Bupati Pati Sudewo berdasarkan laporan publik yang muncul sepanjang 2025:

Kronologi ringkas

Warga menggelar aksi unjuk rasa pemakzulan Bupati Pati Sudewo. [Istimewa]

- 13 Agustus, 2025: Demonstrasi besar-besaran warga Pati menuntut mundur Bupati Sudewo di depan kantor Bupati. Kritikan utamanya terkait kebijakan yang dianggap sewenang-wenang, terutama kenaikan tarif PBB-P2. Demo ini memicu perhatian publik dan menimbulkan tekanan politik bagi pemerintah daerah.

- Setelah demonstrasi, DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran sumpah jabatan dan kebijakan bupati yang dinilai tidak transparan. Tahap ini merupakan langkah formal menuju pemakzulan melalui jalur kelembagaan.

Baca Juga: Video Aktivis Pati Ahmad Husein Diteriaki Pengkhianat, Ditampar Massa: Malah Cuek Bakar Rokok!

- Rapat Pansus sempat diskors/dipersingkat untuk menyesuaikan dinamika di lapangan, namun dorongan untuk melanjutkan penyelidikan tetap ada. Langkah ini menandai transisi dari isu kebijakan ke mekanisme hukum pemakzulan.

- Pansus memanggil pakar tata negara dan ahli hukum untuk menilai kekuatan data dan bukti yang ada; dua ahli diundang menilai data pansus sudah cukup kuat untuk progres selanjutnya. Hal ini menambah legitimasi terhadap proses pemakzulan.

- Desakan publik agar proses pemakzulan diselesaikan dalam waktu relatif singkat (misalnya 60 hari) juga muncul dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang menjaga kelancaran jalur hukum dan mengurangi peluang penggembosan.

Sudewo Dan Ahmad Husein. [Istimewa]

- September–Oktober 2025: Sidang/paripurna DPRD Pati berlanjut dengan pembacaan putusan dalam beberapa rapat, menunjukkan langkah menuju penetapan status bupati jika majelis menyatakan pelanggaran atau pelanggaran sumpah jabatan telah terbukti. Laporan media lokal dan kanal berita menggambarkan bahwa proses ini telah mencapai tahap putusan pada akhir Oktober 2025.

- Pada akhir Oktober 2025, beberapa laporan menyoroti bahwa paripurna DPRD memasuki tahap pembacaan putusan terkait pemakzulan, menandai puncak proses legislatif sebelum kemungkinan pemberhentian resmi sebagai bupati jika putusan mereka menyatakan bersalah.