Mendagri Minta Warga Pati Tidak Anarkis, Pemakzulan Bupati Sudewo Ada Mekanisme

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada warga Pati untuk tidak anarkis buntut demo menuntut Bupati Sudewo mundur.

Ia menegaskan tuntutan pemakzulan sudah ada mekanismenya melalui DPRD yang kini sedang berproses.

"Jangan anarkis ya. Pak Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut," kata Tito.

Baca Juga: Perdana, KSAD Beri Arahan ke Pati dan Pamen TNI AD

"Kalau ada tuntutan lain, misalnya pemakzulan, itu ada mekanismenya melalui DPRD," sambungnya seperti dikutip dari kompas, Kamis 14 Agustus 2025.

Jangan Buat Kebijakan Memberatkan

Bendera One Piece Demo Pati (instagram)

Baca Juga: Viral Ucapan 'Silakan Demo', Sudewo Klarifikasi: Saya Tak Tantang Rakyat

Ia juga menyinggung soal kenaikan PBB oleh bupati atau wali kota seyogyanya konsultasi dengan gubernur.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

"Yang mereview adalah gubernur, makanya enggak sampai ke saya, tapi ke gubernur,” ucapnya.

Menurut Tito, setiap kebijakan daerah yang menyangkut pajak dan retribusi harus memperhatikan proses sosialisasi, mempertimbangkan dampak, serta kemampuan ekonomi masyarakat.

Ia mengingatkan kepala daerah untuk tidak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat.

“Lakukan bertahap saja, dan itu perhitungan NJOP juga harus hati-hati,” ucapnya.

Demo Ricuh

Warga menggelar aksi unjuk rasa di Pati. [Youtube]

Diketahui, demo Bupati Pati yang menuntut Sudewo turun dari jabatannya diwarnai kericuhan, Rabu 13 Agustus 2025 siang.

Massa aksi yang berusaha meringsek masuk ke dalam kantor bupati terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi.

Demo awalnya berlangsung damai di Alun-alun Kabupaten Pati dengan massa aksi yang menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo terkait kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Informasi dihimpun FT News, kericuhan mulai terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Massa aksi melempari aparat kepolisian dengan air mineral dan mencoba merangsek masuk ke kantor bupati dengan menjebol gerbang utama.

Aparat kepolisian merespons dengan menembakkan water cannon sebagai peringatan awal.

Namun ketegangan meningkat karena massa aksi yang kecewa tidak diakomodir untuk mendapatkan surat pengunduran diri dari Bupati Sudewo terus mencoba memasuki kantor secara paksa.

"Turunkan Sudewo," teriak massa seperti dilihat dari unggahan video akun instagram warga yang hadir di lokasi demo.

Ketegangan berlangsung sekitar 30 menit, kemudian polisi juga menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Sebagian peserta demo berhamburan keluar, tetapi sebagian lagi tetap bertahan dan melanjutkan aksi dengan suara protes yang keras.

Demo ini dipicu oleh kekecewaan terhadap kebijakan pajak yang dinilai memberatkan warga, dan meski pembatalan kebijakan sudah dilakukan, tuntutan pengunduran diri tetap menjadi fokus utama massa.

Massa aksi berkisar lebih dari 100.000 orang yang memberikan tekanan besar pada pemerintahan Bupati Sudewo di kantor bupati dan sekitarnya.

Sementara, polisi menurunkan sekitar 2.684 personel dari berbagai kepolisian daerah untuk mengamankan lokasi demo agar tetap kondusif.

Pada puncak kericuhan, massa melempari kantor bupati dengan air mineral dan berusaha memaksa masuk ke dalam kantor, sedangkan aparat tetap mengendalikan keadaan dengan water cannon dan gas air mata.