Kronologi Pembebasan Selebgram Arnold Putra dari Penjara Myanmar, Ada Peran Adik Prabowo

Selebgram Arnold Putra telah kembali ke Indonesia sejak Senin (21/7/2025) sore. Ia sempat beberapa bulan ditahan otoritas Myanmar karena tuduhan membiayai pemberontak.

Ada peran Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, di balik pembebasan Arnold Putra.

Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo Datangi Rumah Jokowi, Ini yang Dibahas Menurut Budi Arie

Hashim pun membeberkan kronologi pembebasan selebgram kontroversial tersebut.

Menurutnya, pembebasan Arnold Putra tidak lepas dari peran besar Ketua Sasakawa Peace Foundation (SPF) Tohei Sasakawa.

Sasakawa disebut adik Prabowo tersebut yang memiliki koneksi kuat dan hubungan dekat dengan pimpinan militer Myanmar.

Baca Juga: Terkuak! Ini Alasan Isa Zega Enggan Salat Jamaah di Lapas Wanita Malang

Awalnya, Hashim menjadi jembatan perkenalan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Ketua SPF Tohei Sasakawa.

"Melalui perkenalan yang saya fasilitasi, terbuka jalan untuk penyelesaian kasus ini secara damai dan bermartabat," kata Hashim dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).

Bertemu Petinggi Militer Myanmar

Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto. [Instagram]Setelahnya, kata Hashim, Sasakawa berangkat ke Myanmar dan bertemu para petinggi militer negara tersebut.

Pertemuan itu membahas pembebasan Arnold Putra hingga akhirnya selebgram berkewarganegaraan Indonesia itu berhasil dibebaskan.

"Bangsa Indonesia berterima kasih kepada Tohei Sasakawa, seorang tokoh nasional dan filantropis Jepang yang telah menunjukkan empati dan solidaritas lintas negara," ucap Hashim.

"Semoga kerja sama ini menjadi landasan yang lebih kuat bagi hubungan kemanusiaan dan diplomasi di kawasan Asia," tambahnya.

Ditahan Sejak Akhir Tahun

Sekadar informasi, selebgram Arnold Putra telah ditahan oleh otoritas Myanmar sejak 20 Desember 2024. Ia dituduh masuk wilayah Myanmar secara ilegal melalui perbatasan dengan Thailand.

Tidak hanya itu, ia melakukan interaksi dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah militer Myanmar, seperti People’s Defense Force (PDF) dan Karen National Liberation Army (KNLA).

Atas tuduhan tersebut, Arnold Putra sempat dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Imigrasi 1947, Undang-Undang Anti-Terorisme, serta Undang-Undang Perkumpulan Terlarang Pasal 17(2), dan divonis tujuh tahun penjara di Insein Prison, Yangon.