KSP Minta Kementerian dan Lembaga Maksimalkan Penjagaan Laut Indonesia
Forumterkininews.id, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong kementerian/lembaga (K/L) berkolaborasi menjaga laut Indonesia.
Hal itu disampaikan Moeldoko dalam rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait penguatan pengamanan wilayah laut Indonesia, di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (24/6), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.
“Kalau berbicara kedaulatan negara, ini pasti akan menyulut emosi. Kita harus mengelola konstelasi ini. Di satu sisi, kita harus mengelola emosi masyarakat Indonesia, di satu sisi kita harus mengelola gangguan-gangguan terhadap kedaulatan Indonesia,†kata Moeldoko.
Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat
Rapat koordinasi yang dipimpin KSP dan dihadiri perwakilan dari Kemenkopolhukam, Bakamla, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kogabwilhan I ini, bertujuan memahami rumitnya situasi di perbatasan. Terutama di batas-batas wilayah laut terluar Indonesia.
Secara khusus, KSP berkomitmen mendorong integrasi pengamanan laut di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara dalam kerangka implementasi PP 13/2022.
“Jadi jangan pernah berpikir kalian bekerja sendirian. Setidaknya ada 18 kementerian/lembaga yang bekerja dalam mengelola batas negara. Jadi, KSP akan terus berupaya mencari bottleneck dari situasi yang sulit tersebut,†kata Moeldoko.
Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN
Saat ini, skema pengamanan di wilayah perairan masih belum optimal karena perencanaan pengamanan wilayah perairan dilakukan secara parsial. Bersifat sektoral dan terbatas pada tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L.
Selain itu, pelaksanaan operasi dan patroli bersama masih bersifat sektoral berbasis isu. Kemudian juga temporer dengan batas waktu yang berbeda-beda.
Sementara itu, penguatan keamanan laut di perairan Natuna menjadi salah satu dari 41 proyek utama pembangunan dengan alokasi APBN sebesar Rp12,2 triliun.
Presiden Joko Widodo pun memberikan perhatian serius terhadap isu pengamanan wilayah perairan perbatasan. Dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, kawasan terluar dan pulau terdepan.
