FTNews - Rencana pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut atau Giant Sea Wall disambut positif Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar.

Menurutnya, pembangunan Giant Sea Wall sesuai dengan regulasi Pemprov Banten terkait pengurangan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan.

Sebab dampak yang dirasakan masyarakat salah satunya merupakan perubahan iklim seperti gelombang tinggi, ombak dan arus kuat yang menyebabkan abrasi, banjir rob, rusaknya fasilitas wisata serta berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

"Oleh karenanya pembahasan tentang tanggul pantai maupun tanggul laut menjadi suatu hal yang penting bagi Provinsi Banten", ungkapnya hadiri seminar nasional strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) di Grand Ballroom Hotel Indonesia Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Provinsi Banten sendiri termasuk dalam wilayah Pantai Utara (Pantura) yang menjadi kawasan pariwisata serta pertumbuhan ekonomi juga padat penduduk yang perlu bersinergi dengan semua pihak sebagai daya dukung lingkungan.

"Aktivitas lahan dan kawasan Pantura di Provinsi Banten perlu kita sinergikan," katanya.

Dalam seminar nasional yang diinisiasi Kemenko Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) tersebut, opsi pembangunan Giant Sea Wall menjadi mitigasi jangka panjang yang tidak hanya untuk perlindungan berlapis dari ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah.

Pada acara tersebut, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pulau Jawa menjadi salah satu kontributor terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai 57,12 persen.

Angka tersebut sekaligus memperlihatkan Pulau Jawa sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi secara spasial.

Selain itu, Pulau Jawa juga masih menghadapi tantangan daya dukung dan daya tampung seperti ancaman erosi, abrasi, banjir, penurunan permukaan tanah (land subsidence) di sepanjang daerah Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yang terpantau bervariasi antara 1-25 cm per tahun, serta kenaikan permukaan air laut sebesar 1-15 cm per tahun di beberapa lokasi.

"Studi JICA pertumbuhan di kawasan Pantura 20 persen dari GDP Indonesia dengan kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata. Jumlah penduduk di Pantura itu 50 juta, jadi yang terdampak 50 juta orang."

"Nah, tentu tidak hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrastruktur tetapi juga kelangsungan hidup masyarakat," kata Airlangga.

Selain itu, fenomena degradasi di Pantura Jawa yang tidak tertangani diperkirakan juga akan mengancam keberadaan dari 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus, 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, serta berbagai infrastruktur logistik nasional seperti bandara, jalur kereta api, hingga pelabuhan.