LARM harus Berani Masuk ke Wilayah Politik seperti UMNO di Malaysia

Sudah saatnya Lembaga Adat Rumpun Melayu (LARM) mengambil peran di berbagai bidang, bukan hanya terpaku pada aspek budaya semata. LARM harus berani masuk ke wilayah politik. Juga pengelolaan sumber daya alam.

Wacana tersebut terungkap dalam diskusi panel Musyawarah Besar V Lembaga Adat Rumpun Melayu (LARM) di Balai Adat LAMR, Sabtu (9/8/2025). Diskusi ini menghadirkan tiga orang pemateri.

“LARM harus berani masuk ke wilayah politik. Lihat Malaysia, bagaimana partai UMNO lahir dari akar Melayu dan mampu memainkan peran politik nasional,” ungkap Alfitra.

Salah satu pemateri dalam diskusi panel Musyawaran Besar V Lembaga Adat Rumpun Melayu (LARM) di Balai Adat LAMR/Foto: mediacenter.riau

Dia juga menyinggung soal pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, sudah saatnya rumpun Melayu tidak hanya menjadi objek politik, melainkan pelaku utama dalam sektor strategis nasional.

“Budaya jangan hanya jadi tontonan, tapi jadi kekuatan ekonomi. Bisa saja dibentuk badan usaha rumpun Melayu untuk mengelola tambang dan kekayaan alam lainnya,” ungkap Alfitra, dilansir mediacenter.riau

Politisi hanya Datang ke LARM Saat Mencalonkan Diri

Alfitra sempat menyindir fenomena politisi yang hanya datang ke LARM saat mencalonkan diri. “Itu hanya jadi simbolik, padahal harusnya dijadikan peristiwa budaya, politik, dan ekonomi yang konkret dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu,” katanya.

Alfitra juga mendorong pembentukan Universitas Melayu Internasional di Provinsi Riau sebagai pusat peradaban dan regenerasi pemikiran Melayu modern, dan wacana ini sudah dia bicarakan dengan Ketum DPH LARM Datuk Seri Taufik Ikram Jamil.

Posisi Adat Kalah dari Politik, Ekonomi dan Pendidikan

Foto:mediacenter.riau

Pemateri lainnya dari Malaysia, Prof. Dr. Datuk Zainal Abidin menyampaikan pandangan menarik terkait dinamika adat dan politik di negaranya.

“Kita hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Dalam politik Malaysia, ada sistem pembangkang yang menguntungkan masyarakat adat, karena bisa mengatur langkah-langkah ekonomi mereka,” katanya.

Sementara itu, Prof Dr Junaidi menyoroti posisi adat yang selama ini selalu kalah dalam tiga ranah utama, politik, ekonomi, dan pendidikan. Menurutnya di Malaysia dan Brunei, Melayu itu ideologi negara.

"Tapi di Indonesia, tidak. Ideologi kita Panca Sila. Melayu adalah bagian dari Indonesia, dan ini demi kepentingan yang lebih besar,” ujar Junaidi.

Junaidi menjelaskan bahwa pendidikan di Riau pada saat ini muatan lokal sebagian besar sudah diajarkan di sekolah-sekolah agar generasi muda mengetahui tentang adat Melayu.***