Luhut vs Purbaya Mencuat hingga Tak Tegur Sapa, Apa yang Terjadi?

Isu Luhut vs Purbaya mencuat setelah Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak tegur sapa saat sidang kabinet.

Hal ini diduga adanya perbedaan pendapat terkait beberapa isu kebijakan pemerintah, terutama soal proyek kereta cepat Whoosh dan pendirian kantor keluarga.

Purbaya menolak agar utang proyek kereta cepat Whoosh ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena menurutnya tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dipegang oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

Baca Juga: Hubungan Luhut vs Purbaya Memanas, Peter F Gontha Sebut Mengarah Adu Domba

Selain itu, Purbaya juga menolak penggunaan dana APBN untuk pembangunan kantor keluarga yang merupakan gagasan Luhut di masa pemerintahan sebelumnya.

Situasi ini sempat menimbulkan spekulasi hubungan keduanya memanas ketika terlihat tidak saling menyapa dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara karena posisi duduk yang berjauhan.

Apa yang Terjadi?

Baca Juga: Double Check Sabtu 28 Juni 2025: Stimulus Ekonomi Bisa Dongkrak Ekonomi?

Menteri Keuangan menjawab pertanyaan soal Luhut vs Purbaya. [Ist]

Menteri Keuangan Purabaya Yudhi Sadewa menjawab persoalan dirinya dengan suhu yang panas, hingga berbuntut tak saling tegur sapa saat sidang kabinet.

Purbaya menegaskan tidak ada masalah pribadi dan baik-baik saja dengan Luhut.

"Baik hubungan saya sama dia, gak ada masalah," usai rapat.

Lebih lanjutnya, Purbaya juga menjelaskan alasan kenapa tidak menegur Luhut, karena jarak yang tidak berdekatan.

"Kan jauh (jaraknya) berapa kursi," tukasnya.

Purbaya Jadi Sorotan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. [Dok. Kemenkeu]

Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia sejak September 2025.

Ia menarik perhatian masyarakat terutama dari pendekatan kebijakan fiskal baru yang lebih agresif dengan intervensi likuiditas, berbeda dari kebijakan sebelumnya yang lebih konservatif.

Salah satu kebijakan awal Purbaya adalah merelokasi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank milik negara untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit.

Manifestasi awal Efek Purbaya terlihat dari reaksi pasar yang beragam, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat melemah pada hari pertama Purbaya menjabat, namun kemudian pasar merespons positif hingga IHSG mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Efek ini menjadi contoh nyata dari Signaling Theory, dimana sinyal kebijakan dari pemerintah meningkatkan optimisme dan kepercayaan pasar serta dunia usaha, sehingga menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif.

Kebijakan ini dianggap sebagai sinyal komitmen serius pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan ekspansi pasar, memicu pemulihan dan peningkatan aktivitas di sektor keuangan dan pasar modal.

Namun, ada juga pandangan yang mengingatkan potensi risiko seperti inflasi dan moral hazard di sektor perbankan, serta pertanyaan tentang apakah stimulus likuiditas efektif jika permintaan kredit lemah.

Secara umum, Efek Purbaya mencerminkan semangat baru dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih terbuka, gesit, dan berorientasi pada hasil nyata, sekaligus menjadi fenomena retorika dan kebijakan yang menarik perhatian publik dan analis keuangan di Indonesia pada tahun 2025.