Marak Ormas Minta THR Jelang Lebaran 2025, Pemerintah Akhirnya Turun Tangan

Pemerintah pusat akhirnya turun tangan menanggapi maraknya permintaan tunjangan hari raya (THR) dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) pada pengusaha, jelang Lebaran 2025.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu mengatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan aparat hukum terkait fenomena ormas minta THR itu.

Menurut Todotua, persoalan ormas minta THR jelang Lebaran 2025 merupakan persoalan yang sangat khusus, sehingga perlu dapat perhatian serius dari pemerintah.

Baca Juga: Ratu Sofya Lebaran dengan Keluarga Cornelio Sunny, Otomatis Dipanggil Baby Ipar

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu. (Instagram)

"Memang (persoalan ormas meminta THR) adalah permasalahan yang sangat khusus," ujar Todotua pada awak media di Kantor Kementerian Investasi pada Selasa (18/3/2025).

"Dan kita terus berkoordinasi dengan para aparat hukum untuk bisa menyelesaikan itu," tambahnya.

Meski begitu Todotua tidak menjelaskan target dari koordinasi tersebut, apakah akan menindak ormas yang minta THR pada pengusaha atau hanya sekadar memberikan peringatan atau imbauan.

Baca Juga: Viral Meme Kesenggol Toples Kue Sagu Keju, Ungkapan Situasi Kocak Saat Lebaran

Ilustrasi THR untuk ormas (Pexels)

Sebelumnya, viral di media sosial surat permintaan THR dari sejumlah ormas kepada sejumlah pihak, termasuk pengusaha.

Salah satunya dari ormas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang

Dalam surat itu, ormas tersebut meminta pengusaha dan perusahaan di sekitar wilayah mereka untuk memberikan THR.

Dalam surat itu tidak disebutkan berapa nominal yang diminta, hanya menyebutkan jumlahnya bisa sedikit atau banyak.

Surat itu ditandatangani oleh Ketua Ormas Desa LPM Bitung Jaya, Jayadi.