Marak Ormas Minta THR Jelang Lebaran 2025, Prabowo Geram Sampai Keluarkan Perintah Khusus

Kabar mengenai maraknya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) jelang Lebaran 2026, sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.

Alhasil, Presiden Prabowo Subianto pun dibuat geram dengan ulah Ormas yang meminta THR jelang Lebaran 2025, utamanya yang dilakukan pada perusahaan di kawasan industri.

Kegeraman Prabowo terhadap ulah ormas peminta THR itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Baca Juga: Temui Presiden Prabowo di Istana, Kepala BIN Sebut Akan Sampaikan Informasi Penting

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, terkait dengan maraknya ormas yang meminta THR, presiden telah memrintahkan TNI, Polri dan Kejaksaan Agung untuk mencermati masalah itu dan mengambil tindakan tegas.

"Presiden tadi memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak hal-hal seperti itu. Nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus tertib," ujar Luhut.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan (Instagram)

Sebelumnya pemerintah telah mengambil langkah hukum untuk mengatasi keluhan pengusaha, terkait ormas yang meminta THR.

Baca Juga: Ternyata, Prabowo Sosok Bertanggung Jawab di Balik Perintah Penyegelan Pagar Misterius : Negara Tidak Boleh Kalah!

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu mengatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan aparat hukum terkait fenomena ormas minta THR itu.

Menurut Todotua, persoalan ormas minta THR jelang Lebaran 2025 merupakan persoalan yang sangat khusus, sehingga perlu dapat perhatian serius dari pemerintah.

"Memang (persoalan ormas meminta THR) adalah permasalahan yang sangat khusus," ujar Todotua pada awak media di Kantor Kementerian Investasi pada Selasa (18/3/2025).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu (Instagram)

"Dan kita terus berkoordinasi dengan para aparat hukum untuk bisa menyelesaikan itu," tambahnya.

Meski begitu Todotua tidak menjelaskan target dari koordinasi tersebut, apakah akan menindak ormas yang minta THR pada pengusaha atau hanya sekadar memberikan peringatan atau imbauan.

Sebelumnya, viral di media sosial surat permintaan THR dari sejumlah ormas kepada sejumlah pihak, termasuk pengusaha.

Salah satunya dari ormas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang

Dalam surat itu, ormas tersebut meminta pengusaha dan perusahaan di sekitar wilayah mereka untuk memberikan THR.

Dalam surat itu tidak disebutkan berapa nominal yang diminta, hanya menyebutkan jumlahnya bisa sedikit atau banyak.

Surat itu ditandatangani oleh Ketua Ormas Desa LPM Bitung Jaya, Jayadi.