Mengenal Lokataru Foundation, Sang Direktur Delpedro Marhaen Ditangkap Polisi

Nama Lokataru Foundation kitengah menjadi sorotan tajam publik setelah Direktur Eksekutifnya, Delpedro Marhaen, diduga ditangkap paksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Penetapan ini merupakan buntut dari aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR yang berujung ricuh akhir Agustus lalu. Pihak kepolisian menjerat Delpedro dengan sejumlah pasal berlapis, mulai dari KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kasus hukum yang menyeret pimpinannya ini sontak membuat profil dan rekam jejak Lokataru Foundation sebagai lembaga ikut menjadi perhatian. Lantas, apa sebenarnya Lokataru Foundation?

Baca Juga: Hari ini, Korban Pelecehan Rektor Nonaktif UP Bakal Datangi Polda Metro

Melansir situs resminya, Lokataru adalah sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Jakarta dan berfokus pada perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Lembaga ini lahir pada Mei 2017 atas prakarsa sejumlah aktivis HAM yang telah lama berkecimpung dalam isu-isu keadilan. Sejak awal, Lokataru didirikan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemenuhan dan penegakan HAM sebagai tanggung jawab negara.

Baca Juga: Ternyata, Pesepeda Tergeletak Akibat Tabrak Lubang di Jalan Semanggi

Visi, Misi, dan Gerakan Lokataru

Dalam menjalankan kiprahnya, Lokataru Foundation mengemban visi untuk "mengambil bagian dalam solidaritas hak asasi manusia di seluruh dunia." Visi global ini kemudian diturunkan ke dalam misi untuk memajukan akuntabilitas HAM di lembaga publik maupun swasta melalui tiga pilar utama.

Tiga pilar atau area kerja yang menjadi landasan gerakan Lokataru adalah riset, advokasi, dan pengembangan kapasitas. Ketiga pilar ini dijalankan secara sinergis untuk memperjuangkan kepentingan publik, khususnya masyarakat yang termarjinalkan.

Pilar pertama adalah riset, di mana Lokataru secara konsisten melakukan penelitian mendalam terkait isu-isu penting yang berdampak pada masyarakat. Temuan dari riset tersebut kemudian menjadi dasar untuk pilar kedua, yaitu advokasi.

Melalui kerja advokasi, hasil riset disebarluaskan kepada publik dan para pemangku kebijakan untuk mendorong perubahan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Pilar ke-3 adalah pengembangan kapasitas, yang salah satunya diwujudkan melalui program "Lokademia," sebuah wadah pembelajaran alternatif bagi masyarakat sipil.

Fokus Isu Perjuangan

Secara spesifik, Lokataru memiliki tiga fokus isu utama dalam gerakannya. Fokus pertama dan yang paling utama adalah penguatan ruang sipil (civic space strengthening), yang dianggap sebagai fondasi demokrasi yang bermakna.

Lokataru meyakini bahwa tanpa ruang sipil yang kuat, di mana masyarakat bebas berserikat dan berpendapat, demokrasi hanya akan menjadi simbol formalitas. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk terus menjaga kebebasan berekspresi dan berorganisasi di Indonesia.

Fokus kedua adalah mendorong terwujudnya demokrasi dalam sektor ekonomi. Bagi Lokataru, demokrasi tidak cukup hanya hadir di ranah politik, tetapi juga harus tercermin dalam sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan mengurangi ketimpangan.

Sebagai langkah strategis, Lokataru juga mengembangkan Indeks Hak Asasi Manusia (Human Rights Index). Indeks yang memuat lebih dari 30 indikator ini bertujuan untuk menyediakan alat ukur objektif mengenai situasi HAM di Indonesia, yang dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan.