Mengetahui Amnesti yang Diusulkan untuk 44 Ribu Napi

Dilansir dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitas oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, Senin (16/12), amnesti adalah upaya penghapusan pidana kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Pemberian amnesti dilakukan sebagai upaya melepaskan pertanggung jawaban pidana seseorang. Baik sebelum diadili atau saat menjalani pemidanaan. Dalam hal ini, amnesti dilakukan baik berdasarkan kasih, politik, yuridis maupun seremonial.

Baca Juga: Natal, 151 Napi di Rutan dan Lapas Salemba Dapat Remisi

Di Indonesia, pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam Pasal 14 UUD 1945, tercantum bahwa Presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Penghapusan hukuman ini tidak semata-mata diberikan kepada seluruh narapidana dengan berbagai jenis kasus. Akan tetapi, terdapat beberapa kategori tawanan yang berpeluang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo, yaitu narapidana pada kasus penghinaan kepala negara yang berkaitan dengan UU ITE.

Selain itu juga narapidana yang sakit berkepanjangan, seperti HIV/AIDS dan gangguan jiwa. Begitu juga dengan narapidana dengan kasus terkait Papua dengan kategori non-senjata. Terakhir adalah narapidana pengguna narkoba non-pengedar bagi pengguna narkoba 1 gram ke bawah.

Supratman Andi Agtas menjelaskan, kasus penghinaan terhadap kepala negara yang berkaitan dengan UU ITE menjadi salah satu prioritas pemberian amnesti.

Selain itu, setidanya ada 18 narapidana terkait kasus ringan di Papua yang juga berpeluang mendapatkan pengampunan.

Pemberian amnesti pada 18 narapidana pada kasus Papua ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi. Menurut Supratman Andi Agtas, rata-rata narapidana yang tersandung kasus ini merupakan rekan-rekan aktivis.

“Kasusnya rata-rata teman aktivis, ekspresi menyangkut soap apa, ya dan ini bagian dari upaya kita melakukan rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya,” jelas Supratman Andi Agtas.

Kegiatan yang dilakukan di dalam lapas diharapkan akan berguna bagi narapidana yang mendapatkan amnesti ke depannya. (Foto: Ist)

Supratman Andi Agtas juga menegaskan jika tidak akan ada amnesti yang diberikan kepada para narapidana yang berstatus sebagai pengedar atau bandar narkoba. Menurutnya, usulan pemberian amnesti hanya berlaku pada narapidana pengguna narkoba yang seharusnya bisa mendapatkan rehabilitasi.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, amensti hanya akan diberikan kepada pengguna yang memiliki narkotika di bawah 1 gram. Akan tetapi, pihaknya menyebut apabila terdapat perubahan batas kepemilikan menjadi 5 gram, kemungkinan jumlah narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan amnesti akan meningkat.

Presiden Prabowo Subianto juga menyarankan agar para narapidana yang mendapatkan amnesti dan masih berusia produktif akan dilibatkan dalam Komponen Cadangan (Komcad) dan program swasembada pangan.