Minimalisir Aksi Pelecehan di Angkot, Dishub DKI Jakarta Bentuk "Pos Sapa"
Hukum

Forumterkininews.id, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta membentuk Sahabat Perempuan dan Anak atau "Pos Sapa". Pembentukan Pos Sapa ini bertujuan meminimalisir aksi pelecehan seksual yang sering terjadi di dalam angkutan kota (Angkot).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya telah merencanakan penambahan Pos Sapa termasuk menjangkau layanan angkot. Saat ini, layanan itu sudah terdapat di 23 halte TransJakarta, 13 stasiun MRT dan enam stasiun LRT Jakarta. Kebijakan ini rencananya merambah angkot.
Pemasangan CCTV atau kamera pengawas di berbagai stasiun, halte, terminal dan kendaraan umum juga sudah dilakukan. Hal ini untuk mendeteksi sekaligus mengurangi potensi pelecehan seksual.
Baca Juga: Bharada E Ungkap Senjata Selalu Ada dalam Mobil Putri Candrawathi
Pengemudi angkutan umum yang tergabung dalam program Jaklingko juga sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dimana pelatihan tersebut memuat kurikulum layanan prima. Termasuk penanganan dan cara bertindak dalam menghadapi keadaan darurat.
Nantinya, melalui sistem tiket terintegrasi Jaklingko akan melakukan penerapan konsep pengenalan wajah. Hal ini diyakini bisa meningkatkan rasa nyaman para penumpang. Terutama perempuan dan anak-anak.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu viral di media sosial seorang perempuan berinisial AF diduga mengalami pelecehan seksual oleh penumpang pria. Hal ini terjadi saat dirinya naik angkot dari kawasan Tebet ke arah Kuningan, Jakarta Selatan.
Baca Juga: KPK Lelang Aset Tanah Milik Terpidana Ahmad Fathanah
Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menerapkan pemisahan tempat duduk penumpang pria dan wanita di dalam angkot untuk mencegah kasus pelecehan seksual.
Syafrin menjelaskan penumpang wanita akan duduk di barisan tempat duduk sebelah kiri dan penumpang pria di sebelah kanan.
"Saat ini belum dapat dilaksanakan terkait pemisahan penumpang laki-laki dan perempuan di dalam angkot dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di dalam masyarakat," ujarnya.