Modus Operandi Vadel Badjideh Lakukan Tindakan Asusila terhadap Lolly, Polisi: Relasi Kuasa dan Tipu Daya

Vadel Badjideh resmi ditahan pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Penahanan dilakukan penyidik usai Vadel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila dan aborsi yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani.

Kanit PPPA Polres Metro Jakarta Selatan, Citra Ayu Civilia mengatakan dalam menjalankan tindakannya Vadel memanfaatkan statusnya sebagai kekasih dari Laura Meizani.

"Untuk modus operadinya yaitu relasi kuasa dan tipu daya," ujar Citra kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025) malam.

Baca Juga: Vadel Badjideh Geleng-geleng Kepala dan Lempar Senyum, Saat Pakai Baju Tahanan Kasus Dugaan Asusila dan Aborsi

Memanfaatkan statusnya sebagai kekasih Laura, Vadel, menurut Citra melakukan tipu daya kepada Laura agar yang bersangkutan mau diajak berhubungan badan dengannya.

Foto: FTNews, Selvianus Kopong Basar

"Selama menjalin hubungan tersebut, atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka, VAB," ucap Citra.

Buah dari hubungan tersebut, Laura sebagai korban diduga mengandung anak dari hasil hubungan terlarangnya dengan Vadel.

Baca Juga: Jenguk Vadel Badjideh Usai Pakai Baju Tahanan, Razman Sebut Dipeluk Vadel dan Minta Tolong Selesaikan Perkaranya

Namun Vadel yang tak menghendaki kehamilan itu, mendesak Laura untuk menggugurkannya.

Barang bukti kasus Vadel/Foto: FTNews, Selvianus Kopong Basar

"Dari hasil hubungan tersebut anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB. Karena perbuatan VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya," kata Citra.

Diketahui, Nikita Mirzani sebelumnya telah melaporkan VA ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan Nikita Mirzani teregister dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.

Ada beberapa Pasal yang dilampirkan dalam laporan tersebut, yaitu, terkait kejahatan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Selvianus Kopong Basar)