Mulai Januari 2025, PBNU Akan Garap Tambang Batu Bara Pemberian Jokowi

FT News – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan izin tambang untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah selesai.

Hal ini diakui oleh PBNU yang sudah memastikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Kalimantan Timur pemberian pemerintah sudah terbit.

Bahkan, PBNU sudah menargetkan pengerjaan awal akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. “Lokasinya di Kalimantan Timur, eks KPC (Kaltim Prima Coal) relinquish dari KPC. Luasannya 26 ribu hektare,” ucap Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (22/08/2024).

Baca Juga: FIFGROUP Sabet Ajang The Best Industry Marketing Champion 2023

Meski baru sebagian produksi yang dieksplorasi di lahan tersebut, namun sebenarnya penambangan sudah bisa mulai dikerjakan. PBNU juga menargetkan produksi di lahan tambang itu akan dikerjakan secepatnya.

Namun, Gus Yahya mengaku belum tahu berapa potensi produksinya atau terkait hilirisasi. Ia mengatakan PBNU akan melakukan penelitian lebih lanjut.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai terbitnya IUP. Jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan,” tuturnya.

Baca Juga: Karim Benzema Raih Ballon d'Or 2022

Diketahui, PBNU menjadi ormas keagamaan pertama yang menerima tawaran pemerintah tentang konsesi tambang. PBNU menyatakan bersedia menerima izin tambang sejak 6 Juni 2024.

Gus Yahya menyebutkan, PBNU membutuhkan pemasukan untuk mengelola berbagai kegiatan. Selama ini, mayoritas program dikelola oleh Kaum Nahdliyin dan warga NU.

Sementara, sumber daya keuangan PBNU mulai tidak kuat menopang program-program tersebut. Misalnya saja dalam pengelolaan 30 ribu pesantren dengan puluhan ribu santri.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengatakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PBNU sudah selesai sejak beberapa hari lalu. Namun, masih menunggu pembayaran biaya Kompensasi Data Informasi (KDI) untuk bisa dikelola.

“Izin untuk ormas tambang untuk PBNU sudah selesai, tinggal mereka nyetor ke negara kan harus KDI yang ditransfer kepada negara. Kalau sudah selesai ya selesai,” jelas Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Akan tetapi, Bahlil memastikan penetapan lokasi tambang yang akan dikelola sudah selesai.

“Muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi,” tandasnya.

Bahlil memastikan pemerintah akan memberikan lokasi tambang terbaik untuk dikelola oleh Muhammadiyah dari enam lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang disiapkan sebagai jatah untuk enam ormas keagamaan yang mewakili agama di Indonesia.