PAN dan Nasdem Cabut Gaji dan Fasilitas Anggota DPR yang Dinonaktifkan

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Nasdem di DPR RI mengambil langkah tegas dengan mencabut seluruh gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk kadernya yang dinonaktifkan.

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen partai dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lembaga legislatif.

Baca Juga: Mirip Ahmad Sahroni DPR, Mantan Pemain Persija Diserbu Warganet

Fraksi PAN Hentikan Hak Eko Patrio dan Uya Kuya

Eko Patrio bersama Pasha Ungu. (Tangkapan layar video Instagram)

Fraksi PAN DPR RI secara resmi telah mengajukan permintaan penghentian seluruh hak jabatan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas, untuk dua anggotanya yang dinonaktifkan, yaitu Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Satria Utama (Uya Kuya). Permintaan ini telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Salsa Erwina Imbau Massa Aksi Tidak Bertindak Anarkis: “Jangan Sampai Ada Penjarahan”

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga marwah DPR RI dan memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan.

“Fraksi PAN sudah meminta agar hak berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan anggota DPR RI dengan status non-aktif dihentikan selama status tersebut berlaku," ujar Putri, Rabu (3/9).

Putri juga menekankan bahwa Fraksi PAN mendukung seluruh proses yang dilakukan secara adil dan transparan melalui mekanisme resmi. "Ini merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PAN dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Keputusan penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN terhitung sejak Senin, 1 September 2025.

Langkah ini diambil setelah melalui pembahasan internal partai sebagai bentuk komitmen PAN untuk menjaga kehormatan, disiplin, dan integritas wakil rakyat.

Fraksi Nasdem Terapkan Langkah Serupa untuk Sahroni dan Nafa Urbach

Nafa Urbach. (Tangkapan layar video Instagram)

Tidak hanya PAN, Fraksi Partai Nasdem DPR RI juga mengambil langkah serupa dengan mendesak penghentian gaji, tunjangan, dan semua fasilitas untuk dua anggotanya yang dinonaktifkan, yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

Langkah ini menindaklanjuti Surat DPP Partai NasDem Nomor 168-SE/DPP-NasDem/VIII.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menyatakan bahwa penghentian sementara ini merupakan bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai.

"Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif," kata Viktor dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).

Viktor meyakini bahwa langkah ini menjamin mekanisme internal partai diterapkan secara transparan dan akuntabel. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan mengedepankan dialog dan musyawarah.

“Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

Latar Belakang Penonaktifan

Penonaktifan keempat anggota DPR tersebut terjadi setelah insiden penjarahan rumah mereka oleh massa. Rumah Eko Patrio di Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa setelah video dirinya joget di Gedung DPR viral di media sosial. Meski telah meminta maaf, amuk massa tidak terhindarkan.

Rumah Uya Kuya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, juga mengalami nasib serupa setelah klarifikasinya di media sosial tidak mampu meredam kemarahan publik.

Sementara itu, rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok dijarah massa setelah pernyataannya yang menyebut orang yang ingin membubarkan DPR sebagai "orang tolol sedunia" memantik reaksi keras masyarakat.

Langkah tegas yang diambil oleh PAN dan Nasdem ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga legislatif dan menjamin akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.