Forumterkininews.id, Lombok- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta kepolisian mengusut peran lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi fasilitator keuangan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
“Itu ranah penegakan hukum atau kepolisian, saya minta Wakapolri yang menjelaskan soal itu,” katanya usai membuka Latihan Integritas Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) ke-42 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Sabtu (14/5).
Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan bahwa pihaknya telah berkordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementwrian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM terkait hal tersebut.
“Kepolisian bersama-sama dengan BNPT, Kementrian Luar Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM, kita akan berkordinasi melihat kasus ini sampai sejauh mana. Saat ini masih tahap kordinasi,” jelas Wakapolri.
Diberitakan sebelumnya, Polri mengungkap lima warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi fasilitator keuangan ISIS, dimana dua di antaranya merupakan residivis.
“Perlu kami sampaikan bahwa dari 5 tersebut ada 2 orang yang pernah diproses dan telah divonis ya,” kata Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Kamis (12/5) lalu.
Dijelaskan Ramadhan, dua residivis itu, masing-masing sempat menjalani masa hukuman 3,5 tahun pada 2019. Sisanya, berinisial RK bahkan telah dua kali menjalani masa hukuman dan kini telah bebas.
Dua WNI lainnya, lanjut Ramadhan, merupakan wanita dengan inisial DD dan DR. Keduanya saat ini berada di Suriah berdasarkan penelusuran dokumen perjalanan.
Sedangkan satu WNI lain dengan inisial MD, juga berada di Suriah berdasarkan keterangan keluarganya.
Dikatakan Ramadhan, Polri melalui Densus 88 masih mendalami keberadaan dan keterlibatan lima WNI tersebut yang diduga menjadi fasilitator keuangan ISIS dari Indonesia.
Saat ditanya apakah peserta Latsitardanus akan mendapat pembekalan tentang terorisme, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan belum waktunya.
Andika mengatakan para peserta Latsitardanus belum saatnya dibebani dengan sosialisasi terkait terorisme. Menurutnya, ada pihak yang lebih menguasai bidang tersebut.
“Sebetulnya kalau mereka (peserta Latsitardanus-red) belum, karena yang lebih menguasai, ada lah yang sudah bekerja dan memang bidangnya, ” kata Andika.
Menurut Panglima TNI, soal terorisme biarkan menjadi bagian para senior peserta Latsitardanus baik di TNI maupun Polri dan Praja.
“Mereka tugasnya jangan diberikan beban terlalu berat, yang penting mereka bisa membuat masyarakat di kabupaten masing masing nanti tertarik. Mungkin untuk bertanya bagaimana caranya IPDN atau Akademi Kepolisian,” ungkap Andika memberi gambaran terkait apa yang akan dilakukan para peserta Latsitardanus.
Peserta yang mengikuti Latsitardanus ke 42 terdiri dari berbagai taruna yakni Akademi Militer (AKMIL), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Polisi (AKPOL), Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), serta mahasiswa dari 11 Universitas di NTB.
Kegiatan tersebut akan berlangsung selam 25 hari di sejumlah wilayah di Pulau Lombok. Mereka akan terjun langsung melayani masyarakat.
