Pascabanjir Aceh, Penggunaan Gajah Picu Kritik Pemerhati Lingkungan
Upaya penanganan material sisa banjir di sejumlah wilayah Aceh menuai sorotan setelah gajah jinak dikerahkan untuk menyingkirkan kayu gelondongan dan puing berat pascabencana.
Langkah tersebut memicu perdebatan di tengah masyarakat serta kalangan pemerhati lingkungan dan satwa liar.
Dalam proses pembersihan, beberapa ekor gajah dari pusat latihan khusus dilibatkan untuk menarik dan memindahkan kayu berukuran besar yang menumpuk di area permukiman dan akses jalan.
Baca Juga: Kejar Energi Hijau, Pabrik Popok Ini Bangun PLTS Terbesar
Penggunaan gajah dinilai sebagai solusi alternatif karena keterbatasan alat berat serta kondisi medan yang sulit dijangkau pascabanjir.
Kekhawatiran terhadap Keselamatan Gajah
Baca Juga: Tidak Hanya Alam, Pekerja Juga Terdampak Perubahan Iklim
Kebijakan pelibatan gajah tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Penggunaan satwa liar yang dilindungi untuk aktivitas fisik berat dinilai berisiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan hewan.
Lingkungan pascabanjir yang dipenuhi kayu tajam, lumpur, dan material berbahaya dikhawatirkan dapat menyebabkan cedera, kelelahan, hingga tekanan fisik dan psikologis pada gajah.
Selain itu, pengawasan dan standar keselamatan dalam pelibatan satwa untuk kegiatan darurat bencana juga dipertanyakan. Sejumlah pemerhati satwa menilai bahwa risiko jangka panjang terhadap kesehatan gajah belum sepenuhnya diperhitungkan.
Gajah Sumatera Dilibatkan Pascabanjir
Sorotan terhadap Prinsip Konservasi
Penggunaan gajah untuk pembersihan material banjir juga dinilai bertentangan dengan prinsip konservasi. Di tengah ancaman penyusutan habitat gajah Sumatera, pemanfaatan satwa tersebut untuk pekerjaan berat dikhawatirkan dapat memperburuk upaya perlindungan jangka panjang.
Polemik ini memicu diskusi lebih luas mengenai standar penanganan bencana di wilayah rawan, khususnya terkait pemilihan metode yang tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap lingkungan dan satwa liar.
Sejumlah pihak mendorong adanya pedoman yang lebih tegas agar penanganan darurat tetap mengedepankan aspek kemanusiaan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan satwa.
Peristiwa ini mencerminkan dilema dalam penanggulangan bencana, antara kebutuhan mendesak memulihkan akses dan aktivitas masyarakat serta tanggung jawab menjaga keberlangsungan satwa dilindungi.
Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan serupa tidak kembali memicu kontroversi di masa mendatang.
