Pembahasan Pelanggaran Holywings di DPRD DKI Memanas

Forumterkininews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku heran dengan peredaran minuman beralkohol di seluruh outlet Holywings yang ada di Jakarta.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (PPK UKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, selama ini pihaknya belum pernah mengeluarkan verifikasi bentuk usaha Holywings sebagai rekomendasi untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem "Online Single Submission" (OSS).

Kemudian BKPM nanti menerbitkan Surat Keterangan Pengecer (SKP) untuk penjualan minuman beralkohol tanpa konsumsi di tempat. Penjualan minuman beralkohol dan minum di tempat pelaku usaha wajib memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL).

Baca Juga: Sempat Mangkir, Bacaleg PKB Fuidy Luckman Akhirnya Diperiksa Intensif Oleh Bawaslu Jakbar

"Memang benar untuk izin SKP dan SKPL prosedurnya harus lewat verifikasi Dinas PPKUKM. Semua izin Holywings ini entah seperti apa pihak mereka memainkan sistem. Sehingga tidak melalui kami, tetapi terbit izinnya," kata Ratu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/6).

Izin usaha Holywings di Jakarta telah dicabut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (PMPTSP), Benni Aguscandra mengatakan, izin yang dicabut dari Holywings, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF) dan pengelolaan limbah.

Sementara untuk izin SKP dan SKPL, pihaknya telah menyurati BKPM terkait kasus yang menimpa Holywings untuk segera ditindaklanjuti.

Baca Juga: Tiga Unit Putri Duyung Cottage di Ancol Kebakaran

"Semua izin yang DPMPTSP terbitkan dicabut, yaitu IMB, SLF, limbah, sementara yang OSS menunggu dari BKPM," ucap Benni.

Sidang Diskors

Anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Nur Afni Sajim mengingatkan Pemprov DKI. Menurutnya meski izin melalui OSS merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun tidak dapat menjadi alasan minimnya pengawasan dari Pemprov DKI.

"Akhirnya lepas tanggung jawabnya, pembinaan itu harus dibuat," kata Afni.

Sebelumnya, rapat bersama manajemen Holywings di Komisi B DPRD DKI Jakarta terpaksa diskors. Hal ini terjadi lantaran masih banyak hal yang belum terjawab. Khususnya terkait perizinan. Karena itu, Komisi B DPRD DKI akan menjadwalkan lagi rapat bersama Holywings dan dinas-dinas terkait.

Dalam rapat berikutnya, Komisi B juga akan meminta penjelasan dari seluruh wali kota yang memberikan izin wilayah kepada Holywings, karena ada juga izin zonasi dalam mendirikan usaha yang turut disebutkan dalam rapat tersebut