Pemerintah Siapkan Rp60 Juta per Rumah untuk Warga Terdampak Banjir Sumatera

Pemerintah memberikan anggaran penggantian rumah bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini ditujukan untuk masyarakat yang hunian permanennya rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan.

Dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan pendataan hunian warga. Data sementara mencatat 37.546 rumah mengalami kerusakan dengan kategori berbeda dan angka tersebut masih dapat berubah seiring proses verifikasi lanjutan di lapangan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa kategori rusak berat termasuk rumah yang hilang tersapu banjir. Pendataan terus dilanjutkan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Baca Juga: Kondisi Aceh Tamiang Usai Diterjang Banjir Bandang: Rumah Porak-poranda, 57 Tewas

BNPB mengusulkan anggaran sebesar Rp60 juta per rumah untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Usulan itu disampaikan langsung kepada Presiden dalam rapat.

Kepala BNPB memastikan bahwa nilai tersebut sudah sesuai kebutuhan pembangunan hunian tetap. Ia menjelaskan bahwa penerima dapat menambah biaya pribadi jika ingin melengkapi pembangunan.

Baca Juga: Prabowo Tunjuk KSAD Maruli Simanjuntak Jadi Satgas Percepatan Perbaikan Infrastruktur

“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” ujar Suharyanto.

Presiden Prabowo memimpin rapat dalam kunjungan ke lokasi banjir dan longsor Sumatera.

Suharyanto menegaskan bahwa bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. “Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” ujarnya.

Presiden Prabowo merespons dengan mempertimbangkan faktor kenaikan harga. Pemerintah ingin memastikan nilai bantuan relevan dengan kondisi ekonomi terkini.

“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” kata Presiden.

Presiden Prabowo meninjau wilayah bencana di Tapanuli. [Instagram/@Prabowo]

Untuk hunian sementara, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp30 juta per unit. Rumah sementara tersebut dibangun dengan ukuran 36 meter persegi dan dilengkapi fasilitas kamar, MCK, serta ruang lainnya. Pengerjaan hunian sementara diserahkan kepada satgas gabungan TNI dan Polri.

Selain pembangunan hunian, BNPB dan pemerintah pusat juga mengoordinasikan percepatan penanganan banjir di wilayah terdampak. Termasuk pembukaan akses jalan yang terputus serta percepatan distribusi bantuan.

Pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana ini menjadi prioritas nasional. Pemerintah berharap langkah terintegrasi ini dapat mempercepat pemulihan, memulihkan infrastruktur penting, dan memastikan keselamatan warga.