Penjelasan 17+8 Tuntutan Demo yang Ramai Disuarakan Influencer

10. Menghentikan kekerasan oleh polisi dan taat pada SOP pengendalian massa.

11. Menangkap dan memproses secara transparan anggota serta komandan yang melakukan tindakan kekerasan.

Tuntutan lain terkait TNI dan masyarakat:

12. TNI segera kembali ke barak dan hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.

16. Ambil langkah darurat mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Tuntutan ini disusun sebagai respons atas berbagai isu di Indonesia, termasuk aksi represif aparat keamanan, transparansi anggaran publik, reformasi parlemen, dan perlindungan pekerja.

Daftar 8 Tuntutan Jangka Panjang

17+8 tuntutan rakyat. [X]

Berikut adalah daftar 8 tuntutan jangka panjang dari "17+8 Tuntutan Rakyat" dengan tenggat waktu pemenuhan hingga 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, termasuk melakukan audit independen yang diumumkan kepada publik, menaikkan standar prasyarat anggota DPR (menolak mantan koruptor), menetapkan KPI untuk evaluasi kinerja, dan menghapuskan perlakuan istimewa seperti pensiun seumur hidup, fasilitas transportasi dan pengawalan khusus yang dibayar oleh APBN.

2. Reformasi partai politik dan memperkuat pengawasan eksekutif guna meningkatkan tata kelola pemerintahan dan partai yang lebih transparan serta akuntabel.

3. Susun dan jalankan rencana reformasi perpajakan yang fair dan adil bagi rakyat, mengatasi ketimpangan fiskal dan meningkatkan penerimaan negara secara transparan.

4. Perkuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga pengawasan independen lainnya, termasuk merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya dalam melindungi kebebasan berekspresi serta memperkuat Ombudsman dan Kompolnas.

5. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi serius proyek strategis nasional (PSN) dan prioritas ekonomi dengan perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan, serta revisi UU Cipta Kerja yang dinilai memberatkan rakyat terutama buruh.

6. Lakukan audit dan evaluasi tata kelola dana BUMN dan kebijakan outsourcing secara transparan dan akuntabel demi kepentingan rakyat.

7. Tingkatkan transparansi dan efektivitas penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara menyeluruh.

8. Dorong upaya pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Tuntutan jangka panjang ini menekankan pada reformasi sistemik dan perubahan struktural untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dan menjamin keadilan sosial dalam berbagai aspek kebijakan pemerintah.