PKS Buka Peluang Koalisi Dengan PDIP, Dukung Pemerintahan Pramono-Rano di Jakarta

Dinamika politik di Jakarta kian dinamis, koalisi PKS dan PDIP dimungkinkan terjadi, sebagaimana diutarakan anggota DPRD Jakarta Fraksi PKS Nabilah Aboebakar Alhabsyi.

Hal itu diutarakan oleh Nabilah Aboebakar Alhabsyi pada awak media beberapa waktu lalu, mengenai kemungkinan koalisi PKS dan PDIP.

Selama ini, koalisi PKS dan PDIP dinilai mustahil terjadi, namun menurut Nabilah Aboebakar Alhabsyi, hal itu mungkin saja terjadi saat ini.

Baca Juga: Jejak Koalisi PKS dan PDIP di Sejumlah Pilkada

“Soal kemungkinan koalisi atau kerja sama dengan partai lain, itu mungkin terjadi tapi ini merupakan ranah kebijakan pimpinan partai di tingkat pusat,” ujar Nabilah beberapa waktu lalu.

Nabilah yakin, setiap koalisi yang dijalin oleh partai politik manapun akau selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.

Anggota DPRD Jakarta Fraksi PKS Nabilah Aboebakar Alhabsyi sebut ada kemungkinan koalisi PKS dan PDIP (Instagram)

Hal itu pula yang akan terjadi, jika memang nanti PKS akan menjalin koalisi dengan PDIP di Jakarta.

Namun ia mengakui, kini belum ada arahan dari DPP PKS mengenai wacana koalisi dengan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno yang berasal dari PDIP.

Meski begitu, jika melihat realitas politik di Jakarta, ia tidak menampik, koalisi tersebut sngat mungkin terjadi.

“Ketika PKS menjadi yang terbanyak kursinya di DPRD DKI Jakarta, menjadi sangat wajar kalau kemudian bekerjasama dengan eksekutif untuk menjalankan pembangunan Jakarta,” ungkap Nabilah.

“Jika PKS memutuskan untuk mendukung pemerintahan Pramono-Rano, tentu ada pertimbangan strategis yang telah dikaji,” sambungnya.

Terkait dengan munculnya wacana koalisi PKS dan PDIP di Jakarta, Nabilah belum bisa menjawab apakah partainya sudah menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Hal yang sama juga ia utarakan mengenai komunikasi dengan Ridwan Kamil, tentang wacana duet PKS dengan PDIP di Jakarta.

Ia hanya mengatakan, komunikasi dengan Ridwan Kamil akan menjadi bagian dan dinamika politik yang terus berkembang.

Namun menurutnya, setiap komunikasi politik yang dilakukan, bertujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dan memastikan program-program berjalan dengan baik.

“Saya yakin partai (PKS) selalu membuka ruang dialog demi kepentingan bersama,” pungkasnya.

Wacana koalisi PKS dan PDIP menguat setelah Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung bertemu dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin pada Rabu (18/12/2024) siang.

Pertemuan itu berlangsung di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Khoirudin yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKS Jakarta menyebutkan, isi pembahasan antara ia dan Pramono Anung berkutat pada masalah kesejahteraan warga Jakarta.

Pertemuan Pramono Anung dan Khoirudin memunculkan wacana koalisi PKS dan PDIP (Instagram)

"Bagaimana cara kita meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Sekitar itulah. Bagaimana menyelesaikan permasalahan Jakarta yang masih tersisa," kata Khoirudin kepada awak media.

Sementara itu, Pramono Anung mengungkapkan, pertemuannya dengan Khoirudin adalah dalam rangka untuk membangun sinergitas antara Kepala Daerah dan DPRD.

Sebab, sebagai gubernur terpilih, nantinya ia akan banyak bersinggungan dengan DPRD, baik itu dalam hal program kerja maupun kebijakan.

"Karena nanti akan banyak kewenangan yang dulu menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang akhirnya menjadi kewenangan di delegasikan kepada kami berdua, kepada pemerintah dan juga kepada DPRD," tutur Pramono.