PKS: Vaksin Booster Jadi Syarat Mudik Kurang Tepat

Forumterkininews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia memperbolehkan masyarakat mudik. Asalnya memenuhi syarat. Salah satu syaratnya yakni sudah mendapatkan dua vaksin dan booster. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengkritisi kebijakan ini. Dirinya menilai kurang relevan menjadikan vaksin booster sebagai syarat perjalanan mudik pada libur Idulfitri 1443 H/2022 M.

"Status pandemi saat ini relatif terkendali. Vaksinasi dosis satu dan dua juga sudah di atas 70 persen. Artinya tingkat herd immunity sudah lebih tinggi. Jadi, kurang tepat jika vaksin booster jadi syarat perjalanan mudik," kata Netty kepada media, Jum'at (25/3).

Sebagai informasi, Pemerintah menargetkan capaian vaksinasi Covid-19 sebanyak 208.265.720. Dibanding total sasaran tersebut, maka hingga Kamis (24/3), vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 93,81 persen. Adapun tingkat vaksinasi dosis kedua di Indonesia baru mencapai 75,06 persen. Tingkat vaksinasi ketiga baru 8,72 persen.

Baca Juga: Pengakuan Menghebohkan Supermodel Bella Hadid di TikTok, Ini Katanya!

Menurut Netty, kebijakan tersebut akan membuat orang kota yang akan mudik mencari vaksin ketiga.

"Lebih baik stok vaksin yang tersedia itu diberikan ke daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah. Jangan sampai pemudiknya sudah booster tapi yang dikunjungi justru belum vaksin," katanya.

Pandemi Sudah Terkendali

Baca Juga: <i>Infused Water</i> Minuman Menyegarkan Kaya Manfaat

Status pandemi yang relatif terkendali, kata Netty, tampak dari dilonggarkannya beberapa kebijakan oleh pemerintah.

"Misalnya, PCR dan rapid test antigen tidak lagi menjadi syarat naik pesawat. Tapi cukup dengan bukti vaksin dosis lengkap. Anak-anak di bawah enam tahun pelaku perjalanan domestik juga tidak harus PCR atau antigen. WNA dan pelaku perjalanan luar negeri pun sekarang sudah tidak diwajibkan untuk karantina," ujarnya.

Bahkan, lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, agenda-agenda besar seperti pagelaran MotoGP juga sudah digelar pemerintah.

"Aneh dan kurang relevan kalau tetiba pemerintah ingin mengetatkan kebijakan dengan aturan wajib vaksin booster jika akan mudik. Jangan bebani masyarakat dengan hal-hal yang tidak perlu," katanya.

Oleh karena itu, Netty meminta aturan kewajiban booster saat mudik dievaluasi.

"Lebih baik kebijakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik ini dievaluasi sebelum diterapkan. Ingat ya, vaksin booster itu sifatnya tidak wajib, tapi sebagai pilihan. Jadi aturan mudik cukup vaksin dosis lengkap dan tetap menjaga prokes saja," tutup Netty.