Pramono Anung Gratiskan Sewa Dua Bulan untuk Pedagang Terdampak di District Blok M

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan keringanan kepada para pedagang yang terdampak kenaikan biaya sewa kios di Plaza 2 Blok M atau District Blok M, Jakarta Selatan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas sewa gratis selama dua bulan bagi pedagang yang direlokasi ke Blok M Hub.

"Kalau mereka mau menggunakan tempat ini (Blok M Hub), maka nanti selama 2 bulan, free, gratis, supaya mereka mau pindah ke tempat ini," kata Pramono Anung seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya @pramonoanungw.

Baca Juga: Tim Pemenangan Pram-Doel Klaim Menang Satu Putaran

Tawarkan Fasilitas yang Lebih Nyaman

Pramono menjelaskan, Blok M Hub dipilih sebagai lokasi relokasi karena menawarkan fasilitas yang lebih memadai, bersih, dan terorganisir.

Baca Juga: Usai Mencoblos, Pramono Berharap Menang Satu Putaran

"Karena tempat ini jau lebih bagus sebenarnya,lebih nyaman, ada AC-nya, mudah-mudahan apa yang menjadi keresahan pedagang yang ada di Blok M ini segera bisa teratasi," ungkap Pramono Anung.

Sebelumnya, beredar luas di media sosial video yang menampilkan sejumlah pedagang UMKM sekaligus kreator TikTok memindahkan barang dagangan mereka dari kios di District Blok M karena keberatan dengan kenaikan tarif sewa.

Sewa Kios yang Mahal

Pramono Anung Atasi Polemik District Blok M (instagram)

Diketahui permasalahan terjadi bermula dari PT MRT Jakarta (Perseroda) yang mengelola District Blok M bekerja sama dengan sebuah koperasi.

Namun, Pramono Anung mengakui adanya persoalan terkait peningkatan tarif sewa kios yang melampaui kesepakatan awal.

Seharusnya tarif sewa berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan, tetapi ditemukan kasus di mana pedagang dikenakan biaya di atas rentang tersebut.

Pramono Anung Atasi Polemik District Blok M (instagram)

"Beberapa kios memang tutup karena pedagang merasa terbebani oleh biaya sewa yang terlalu tinggi. Setelah saya meninjau langsung dan berdiskusi dengan Direktur Utama MRT, terbukti ada yang dikenakan tarif melebihi batas maksimal," paparnya.

“Saya tidak mengizinkan adanya penagihan sewa kios yang melebihi batas perjanjian,” kata Pramono.

Pramono menegaskan, jika koperasi terbukti melanggar perjanjian awal, maka kerja sama dengan MRT Jakarta harus diakhiri.