Presiden Minta Data Bansos Dibenahi, Menteri Sosial Menargetkan Selesai di Desember

Presiden Prabowo Subianto meminta data penerima bantuan sosial (bansos) dibenahi dan dijadikan data tunggal. Dia menyampaikan arahan itu dalam rapat terbatas, Selasa (26/11).

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan pihaknya sudah mulai membenahi data tersebut. Gus Ipul berharap data tunggal selesai bulan depan.

“Desember ini sudah selesailah diharapkan, paling nggak. Jadi, tahun depan kita sudah punya data yang tunggal, data yang valid, data yang akurat,” ucap Gus Ipul saat ditemui setelah rapat di Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Juga: Instruksi Presiden Prabowo Subianto: TNI-Polri Tindak Tegas Penjarahan dan Perusakan Fasilitas Umum

Gus Ipul menyampaikan, semua lembaga yang mengelola data bansos menyerahkan ke Badan Pusat Statistik (BPS). BPS akan mensinkronisasikan data tersebut menjadi data tunggal.

Presiden Prabowo Subianto meminta data bansos diperbaiki. (Foto: Ist)

Setelah itu, data tunggal akan dibagi ke seluruh lembaga dan kementerian. Semua kebijakan terkait bansos akan merujuk ke data tersebut.

“Ini data untuk semua, untuk semua keperluan, makanya itu semua nanti datanya tunggal. Termasuk daerah,” katanya.

Baca Juga: Disebut Gubernur Tercantik, Sherly Tjoanda Wakili Ratusan Kepala Daerah Baca Sumpah Jabatan

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan data tunggal bansos. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa data dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) sudah disetor ke Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2024. Data tunggal itu akan digunakan untuk 154 program pengentasan kemiskinan.

Budiman Sudjatmiko sebelumnya mengatakan bantuan sosial (bansos) bukan solusi tunggal dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

“Solusinya bukan sekadar bantuan langsung tunai (BLT). BLT tetap ada, bansos tetap ada, tapi yang paling penting adalah penciptaan lapangan kerja. Menciptakan ekosistem ekonomi bisnis yang melibatkan orang miskin atau rentan miskin agar mereka tidak jatuh ke jurang kemiskinan,” ucap Budiman Sudjatmiko.

Budiman Sudjatmiko juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto menekankan agar tidak cepat merasa puas diri pada statistik yang ada. Apalagi, data-data sekarang ini menunjukkan seolah kemiskinan di tanah air menurun drastis.

Budiman mengingatkan bahaya kemunculan orang miskin baru. Ini terjadi sebagai imbas kerentanan dan berbagai banyak persoalan, mulai dari bencana hingga disrupsi teknologi.

“Di badan ini, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau Badan PPK, tugas dari Pak Prabowo adalah kita harus melihat kemiskinan bukan sekadar solusinya dengan bansos. Pembukaan akses dan pembukaan aset. Kalau bansos itu kan sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban biaya hidup, tapi peningkatan akses dan aset itu menjadi sangat penting,” tuturnya.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. (Foto: Ist)



Budiman melihat ada beberapa jenis kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Seperti kemiskinan yang sifatnya kultural, yaitu orang tidak disabilitas dan tak kurang akses, tetapi kurang produktif.

Menurutnya, solusi mengatasi kemiskinan jenis ini adalah perbaikan mental dan karakter serta perubahan mindset.

Selain itu, kemiskinan yang bersifat sektoral yang juga tidak disabilitas, tetapi kurang akses dan kurang produktif. Budiman Sudjatmiko mengatakan solusi mengatasinya adalah perbaikan kapasitas diri.